Ikuti Policy Talks Nasional, Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kebijakan melalui partisipasi dalam kegiatan Policy Talks. 

Kegiatan yang bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan diikuti secara daring pada Selasa (21/04/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) turut hadir sebagai peserta. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarwilayah dalam pengembangan analisis kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Divisi P3H Sulawesi Barat, John Batara menekankan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung siklus kebijakan publik. 

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim dalam sambutannya menegaskan, analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan organisasi.

Penguatan kapasitas tersebut juga didukung oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum yang menyoroti pentingnya Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaborasi lintas unit. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Dalam sesi materi, narasumber Widhi Novianto memaparkan konsep dasar analisis kebijakan, mulai dari tahapan pra-legislasi, perumusan masalah, hingga teknik pengumpulan bukti hukum. Materi ini menjadi penting dalam upaya meminimalisir tumpang tindih regulasi serta memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai siklus kebijakan publik dan penyusunan policy brief. Penjelasan difokuskan pada bagaimana menyederhanakan hasil analisis yang kompleks menjadi dokumen ringkas yang mudah dipahami pimpinan, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Kegiatan ini juga memperkenalkan pemanfaatan Legal Policy Hub sebagai platform digital yang mengintegrasikan data kebijakan hukum nasional. Platform ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi bagi analis kebijakan di daerah dalam menyusun rekomendasi yang komprehensif dan berbasis data.

Diskusi yang berlangsung interaktif menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam membahas tantangan implementasi kebijakan berbasis bukti di lapangan. Melalui forum ini, seluruh peserta sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi melalui Forum Komunikasi Kebijakan sebagai sarana peningkatan kualitas layanan hukum dan kebijakan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kapasitas analis kebijakan di wilayah. Dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus diikuti dan dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kompetensi, sehingga mampu mendorong terciptanya kebijakan hukum yang lebih efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)