Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat, Prof Yudi Chrisnandi: Fubernur Wajib Sejalan dengan RBPN

Jakarta, Hariantimes.com - Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi merupakan instrumen kelembagaan pembangunan sekaligus perpanjangan tangan Pemerintah Pusat.

Dalam menjalankan program kerja, gubernur wajib sinkron dan sejalan dengan Rencana Besar Pembangunan Basional (RBPN).

?Hal tersebut ditegaskan oleh Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional sekaligus Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Prof Yuddy Chrisnandi, Senin (05/01/2026).

?Menurut Prof Yuddy, implementasi program pembangunan memerlukan keterpaduan dan garis komando yang searah dari pusat ke daerah. Oleh karena itu, sosok Gubernur idealnya adalah figur pilihan Presiden yang memiliki kemampuan manajerial birokrasi, kepemimpinan (leadership) yang tangguh, serta visi yang sejalan dengan Presiden.

?"Gubernur adalah pembantu Presiden setingkat Menteri yang bertugas menyukseskan pembangunan nasional di wilayahnya serta mengoordinasikan para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota," ujar Prof. Yuddy menambahkan, mekanisme pengisian jabatan Gubernur dapat dilakukan melalui penunjukan atau pemilihan langsung oleh Presiden. Dalam prosesnya, penetapan tersebut cukup memerlukan persetujuan DPRD Provinsi untuk memastikan adanya dukungan moral yang kuat.

?"Mekanisme ini sekaligus menjadi fungsi check and balances untuk memastikan calon gubernur yang diajukan Presiden adalah sosok yang dapat diterima (acceptable) di wilayahnya," sebut Prof Yuddy menekankan pentingnya aspek kearifan lokal dalam pemilihan tersebut.

"Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden untuk mendapat persetujuan DPRD adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohan dan integritasnya," pungkasnya.(*)