Raker dan RDP di DPR RI, Ketua DKPP Heddy Lugito: Incumben Siak Sudah Dua Periode!

Jakarta, Hariantimes.com - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (10/03/2025).

Dalam rapat ini, Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, peluang untuk PSU dua kali sangat berpotensi bisa terjadi di Pilkada Kabupaten Siak, Riau.

Hal ini dikarenakan diterimanya permohonan pemohon dalam hal ini incumben Alfedri-Husni untuk PSU di Siak. Namun ternyata Alfedri diketahui  cacat administrasi pasca putusan MK, karena ternyata sudah menjabat dua periode.

Awalnya anggota Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengingatkan agar jangan sampai ada kesalahan lagi pada pelaksanaan PSU se Indonesia.

"KPU, Bawaslu tolong sampaikan ke kawan-kawan di daerah, tidak boleh ada salah atau cacat lagi, bisa? KPU bisa? Bawaslu bisa?," tanya Dede.

Pertanyaan ini langsung disela Ketua DKPP Heddy Lugito.

"Izin. Tapi ada satu soal, ada satu daerah yang akan tersandera, satu daerah karena pemohonnya yang kasusnya menang di MK ternyata sudah memenuhi dua periode," katanya.

Dedy lantas bertanya. "Daerah mana itu?".

Seketika utusan dari berbagai lembaga yang hadir terdengar memberi jawaban yang sama.

"(Daerahnya) Siak, itu sudah dua periode," kata Heddy menegaskan.

Atas jawaban ini Dede sempat tercegat. Beberapa detik politisi Demokrat ini sempat terdiam.

"Pokoknya tidak boleh ada kesalahan atau kecacatan (saat PSU), jadi begitu aja," pesannya.

Anggota Komisi II lainnya menimpali pesan bahwa kecacatan yang dimaksud adalah semuanya, termasuk masalah anggaran dan administrasi.

"Jadi kita ini menginginkan jangan sampai ada PSU ke dua," kata anggota Komisi II.

Harapan ini langsung dijawab Ketua DKPP Heddy. "Dari sekarang saja kita sudah menduga akan ada PSU kedua," tegasnya.

Anggota Komisi II lainnya menyerahkan masalah ini akhirnya ke Kemendagri dan KPU untuk ikut mengawal dengan baik.

Perihal periodesasi Alfedri sudah menjadi perdebatan sejak lama. Meski telah diputuskan oleh MA dan PTUN, namun faktanya melalui keputusan terbaru MK diputuskan bahwa masalah periodesasi dihitung sejak yang bersangkutan menjalankan jabatan Bupati secara faktual (riil atau nyata). Baik sebagai Plt, Pjs, Plh, atau Pj.

Jika Alfedri terpilih melalui PSU Pilkada Siak yang akan berlangsung tanggal 22 Maret, maka sangat terbuka peluang untuk masuk gugatan lagi masalah periodesasi ke MK, karena dinilai Alfedri menjabat sudah dua periode.

"Siak sangat tersandera dengan masalah ini. Menangpun Alfedri, beliau kemungkinan tidak bisa dilantik. Bisa-bisa setahun ini hanya akan ada urusan gugat menggugat saja di MK dan harus PSU se Kabupaten lagi kalau calon didiskualifikasi seperti Bengkulu Selatan atau Tasikmalaya. Akan jadi mudah dan tak ada masalah, kalau yang menang adalah penantang, baik Afni atau Irving. Kemungkinan besar Afni karena suaranya masih unggul saat ini sebelum PSU. Jika Afni bisa menang melawan incumben, maka Siak terbebas dari sandera masalah periodesasi dan gugat menggugat ke MK ini," kata Mantan Ketua KPU Riau, Ilham Yasir.(*)