FH Unilak Undang Mantan Ketua MK Prof Jimly Bedah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Pekanbaru, Hariantimes.com - Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (FH Unilak) bersama Jimly Law School dan Government (JLSG) Jakarta melenggarakan Webinar Nasional Praktik Demokrasi Lokal, Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah dan Implikasinya secara daring, Jumat (05/07/2024).

Pemateri Webinar antara lain Prof Dr H Jimly Asshiddiqie SH MH (Jilmy Law School dan Government), Dr H Eddy Asnawi SH MHum (Dosen FH Unilak) dan Haykal (Peneliti Hukum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi-Perludem).

Sedangkan Dekan FH Unilak, Dr Fahmi SH MH sebagai memberikan kata sambutan.

Kegiatan dipandu oleh Andrizal SH MH  (Dosen Hukum Tata Negara FH Unilak).

Dalam presentasinya, Dr H Eddy Asnawi SH MHum menyampaikan, ketentuan terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih menimbulkan persoalan baru. Dengan dasar pertimbangan batas usia calon kepala daerah harus dihitung sampai selesainya seluruh tahapan pemilihan sampai dengan pelantikan. Karena dari segi tahapan, soal pelantikan tidak menjadi domain Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tapi menjadi domain Pemerintah Cq Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurutnya, KPU hanya sebatas tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah yang terpilih. Sehingga penulis berpendapat, tafsir norma baru Mahkamah Agung (MA) frase  “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”, menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pelantikan calon terpilih.

Dalam konteks waktu, Dr H Eddy Asnawi SH MHum mempertanyakan kapan waktunya  pelantikan itu dilakukan? juga menimbulkan persoalan serta keterpenuhan syarat usia calon kepala daerah di saat pelantikan.

Dr H Eddy Asnawi SH MHum menilai, ada ruang muatan politis yang dapat dipermainkan/transaksi politik  (kelompok elit) untuk mencapai terpenuhi syarat usia calon kepala daerah yang terpilih. Jika dihitung pelantikan calon kepala daerah terpilih nanti pada 01 Januari 2025, adalah sesuatu yang tidak mungkin dalam praktikya dilakukan secara serentak . Karena 01 Januari 2025 ada sebanyak 545 calon kepala daerah yang terpilih. Dalam praktiknya pelantikan masing-masing calon kepala daerah terpilih berbeda-beda. Dan tidak ada aturan resmi soal pelantikan calon kepala daerah terpilih. Belum lagi  terkait dengan perkara gugatan perselisihan hasil Pilkada yang diajukan para pihak termasuk Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Peneliti Hukum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal menyampaikan, pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dilakukan serentak tahun ini. Proses pilkada 2024 terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan Pilkada serentak 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dekan FH Unilak, Dr Fahmi SH MH menyampaikan, webinar kerjasama dengan JLSG merupakan bentuk implementasi kelembagaan yang dapat dilanjutkan dengan berbagai kegiatan bersama di masa yang akan datang. Terutama Dosen FH Unilak dapat mengikuti ragam kegiatan yang diselenggarakan oleh JLSG. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama antara pemateri webinar, pimpinan FH Unilak, dan seluruh peserta yang hadir.(rls)