Perempuan ICMI Perjuangkan Hari Jilbab Nasional

Jakarta, Hariantimes.com - Indonesia sebagai negara mayoritas muslim harus memperjuangkan agar Hari Hijab Nasional dapat dicanangkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud kepedulian dan penghormatan negara terhadap pelaksanaan syariat menutup aurat bagi kalangan muslimah.

"Kami akan perjuangkan agar tiap 8 Maret menjadi Hari Hijab Nasional sebagai wujud penghargaan negara bagi muslimah yang konsisten melaksanakan perintah agama dalam hal berhijab. Karena itu, kita akan berusaha keras agar Presiden Joko Widodo dapat mencanangkan cita-cita mulia tersebut," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan ICMI, Welya Safitri dalam Rapat Kerja Nasional ICMI di Jakarta, Minggu (28/01/2024).

Tokoh wanita yang juga sukses menginisasi gerakan Polwan Berjilbab ini sangat berharap, menjelang akhir jabatannya Presiden RI itu dapat meninggalkan hadiah manis bagi kaum muslimah di Indonesia dengan Keppres Hari Hijab Nasional tersebut nantinya.

"Istana Bogor adalah sejarah bagi Perempuan ICMI dalam kesuksesan menggulirkan Undang-undang bolehnya Polisi Wanita (Polwan) berjilbab dalam seragamnya, dan Hari Hijab Nasional ini adalah salah satu program prioritas dalam kegiatan Mudzakarah Nasional Cendekiawan Muslimah Seluruh Indonesia," jelas Welya.

Rencananya, kegiatan itu akan melibatkan seluruh organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang memiliki sayap organisasi kemuslimatan atau perempuan, sehingga perlu didukung oleh para pimpinan Ormas yang ada.

"Selain pencanangan itu, kita juga memprioritaskan untuk dihidupkannya kembali Komisi Lansia yang sebelum ini pernah di nonaktifkan oleh Pemerintah. Jangan sampai justeru upaya birrul walidayn (berbakti kepada orangtua) ini malah dihilangkan tanggungjawabnya oleh negara," kata Welya.

Menurutnya, keberadaan Komisi Lansia seharusnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual dan meningkatkan ketaqwaan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka salah satu program Perempuan ICMI adalah dengan membuat Program Pesantren Lansia dengan sentuhan materi ibadah yang pragmatis dalam kehidupan sehari-hari terkait tata cara wudhu, shalat, zikir yang menentramkan jiwa, dan harta yang membawa keberkahan dunia akhirat, menjadi materi yang menghantarkan pada ikhtiar memanfaatkan waktu berharga di usia tua.

"Kita juga akan mendorong, agar pemerintah menyediakan regulasi ketersediaan kuota 30 persen bagi kalangan perempuan di berbagai lini pemerintahan, bukan hanya di Legislatif saja," terang Welya.

Menurutnya, penyediaan regulasi tersebut justeru baik buat pemerintah agar tidak ada lagi pertanyaan dari masyarakat tentang keberpihakan pemerintah terhadap kaum perempuan.

"Yang penting pemerintah sudah siapkan undang-undangnya, apakah bentuk keppres atau apalah itu. Masalah nanti terisi sesuai kuota atau tidak, biar masyarakat khususnya para perempuan yang akan mengisinya," pungkas Welya.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.(*)