Rakor Penjabat Kepala Daerah, Mendagri: Tingkatkan PAD Hidupkan Sektor Swasta atau UMKM

Jakarta, Hariantimes.com - Sebanyak 105 penjabat kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota mengikuti rapat koordinasi (rakor) penjabat kepala daerah.

Rakor dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik serta implementasi kebijakan strategis di daerah ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini berlangsung di Bhakti Praja Gedung C Lantai III Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta, Jumat (09/06/2023).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, penjabat kepala daerah ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerah yang definitif supaya pemerintahan tetap berjalan, hingga Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 dilaksanakan. Karena itu, penjabat kepala daerah diharapkan harus menjadi role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024.

Untuk itu, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang kuat. Pertama memiliki kepercayaan dan kepuasan publik dalam hal ini penjabat kepala daerah harus rajin turun langsung ke masyarakat, kemudian membangun hubungan yang baik dengan otoritas diatasnya.

"Dan memiliki supporting staf yang terbaik, mampu mendukung setiap ide, gagas dan kinerja, juga loyal, berkompeten serta integritas," beber Tito sembari juga menyampaikan arahan Presiden terkait APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain upaya optimalisasi APBD, khususnya yang berasal dari belanja pegawai, optimalisasi barang dan jasa pegawai khususnya biaya-biaya pelaksanaan rapat, dan tempat pelaksanaan rapat di daerah saja tidak di luar daerah.

Selanjutnya menaikkan atau menambah belanja modal dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur, dan menaikkan kapasitas fiskal atau pendapatan asli daerah (PAD).

"Dalam meningkatkan PAD ini, kita bisa menghidupkan sektor swasta atau UMKM antara lain dengan memberikan kemudahan diberbagai sektor pemberian izin dan pemberian insentif," sebut Tito.

Di tempat yang sama Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP  menyambut baik apa yang menjadi arahan dari Mendagri. Dan berkesimpulan, sebagai abdi negara memiliki tupoksi untuk mengawasi pelayanan di masyarakat, terutama di Kota Pekanbaru berjalan dengan baik. Bahkan sebahagian besar yang disampaikan Mendagri, menjadi program prioritas Pemko Pekanbaru.

"Semua yang disampaikan Pak Menteri Tito Karnavian adalah tugas Pemerintah Daerah. Fungsinya, untuk keberlanjutan roda pemerintahan di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Rakor tersebut dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Drs Tomsi Tohir MSi, dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Dr H Suhajar Diantoro MSi.(*)