Hendardi: Ketertiban Sosial Harus Menjadi Prioritas Bersama

Jakarta, Hariantimes.com - Unjuk rasa adalah artikulasi kebebasan berpendapat yang dijamin UUD Negara RI 1945  dan juga instrumen hak asasi manusia. 

Oleh karena itu, secara prinsip aksi-aksi unjuk rasa yang menolak Undang-Undang (UU) Cipa Kerja adalah sah dan harus dihormati. 

Akan tetapi, kebebasan itu harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan. Seperti larangan melakukan pengrusakan, tidak menimbulkan anarki sosial, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. 

Hal itu disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi saat memberikan Komentarnya terkait maraknya unjuk rasa penentangan UU Cipta Kerja yang digelar Kalangan Buruh, Mahasiswa dan masyarakat umum, Selasa (13/10/2020) kemarin. 

Jika aksi unjuk rasa berpotensi menimbulkan anarki sosial, menurut Hendardi, penegak hukum dan aparat keamanan memiliki kewajiban untuk memastikan pencegahan serta penindakan. Tindakan-tindakan tersebut mesti dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan.

"Aksi dengan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat, pada Oktober 2020 ini semestinya memberikan pembelajaran bagi semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan aspirasinya. Peristiwa awal Oktober tersebut juga menggambarkan bahwa aksi dalam jumlah massa yang besar hampir pasti mengundang conflict enterpreneur untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu," sebut Hendardi.

Dijelaskannya, penyebaran informasi terkait rencana aksi lanjutan dengan agenda-agenda yang melampaui dari isu UU Cipta Kerja di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan dan ketakutan. Aksi unjuk rasa dengan agenda-agenda ekstra konstitusional harus dicegah dengan tindakan hukum yang akuntabel. Percampuran kepentingan dan agenda aksi oleh berbagai komponen masyarakat telah menggambarkan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar ini memiliki kerentanan lebih luas mengganggu ketertiban sosial.

Disarankannya, untuk kembali memusatkan energi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, elemen masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan, yakni menguji pasal-pasal yang kontroversial itu ke meja Mahkamah Konstitusi. Termasuk sejumlah catatan formil yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur pembentukan UU juga bisa diujikan ke Mahkamah Konstiusi.(*)