• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Warisan Budaya
Dibaca : 78 Kali
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
Dibaca : 160 Kali
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
Dibaca : 164 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
Dibaca : 175 Kali
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
Dibaca : 215 Kali

  • Home
  • Riau

Menjawab Ancaman Uni Eropa

The Malacca Syndicate Diskusikan Inpres Moratorium Sawit

Redaksi
Kamis, 04 Oktober 2018 19:06:16 WIB
Cetak
The Malacca Syndicate mengadakan diskusi tentang Inpres moratorium sawit. 
Pekanbaru, Hariantimes.com -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya melakukan perbaikan tata kelola sawit.  

Instruksi Presiden Jokowi itu menjawab ancaman Uni Eropa untuk memboikot produk sawit dari Indonesia lewat moratorium sawit.  

Untuk menjawab hal itu, The Malacca Syndicate mengadakan diskusi tentang Inpres moratorium sawit. 

Diskusi dilaksanakan di Pekanbaru, Kamis (04/10/2018). Hadir dalam diskusi itu, Direktur Perkumpulan Baktera Alam,  Harry Oktavian, Kepala Departemen Pengelolaan Pengetahuan Sawit Watch, Riza Harizajudi, Pimpinan Perusahaan Metro Riau,  Saparudin Koto serta undangan lainnya. 

Harry mengungkapkan, pada 17 Januari 2018, sebuah laporan berjudul Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources menyebut pembatasan bahan bakar dan makanan dari tanaman yang diduga penyumbang deforestasi.  

Tanaman sawit yang menjadi landasan laporan tersebut mengundang debat yang berujung pada ancaman boikot Uni Eropa atas produk sawit asal Indonesia.

“Masalah yang diangkat bukan hanya deforestasi. Tapi juga termasuk korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” ujar Harry Oktavian.

Menurut Harry, laporan tersebut tentu juga berdampak pada ekspor minyak sawit asal Indonesia dalam jangka panjang. Walau sesungguhnya sudah ada kriteria sawit berkelanjutan dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan secara internasional telah pula ada standar dari Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Standar-standar itu harus dirujuk bila Indonesia mau terlepas dari jerat tuduhan internasional itu,” tandasnya.

Harry menegaskan, perlunya sinergi berbagai pihak agar tata kelola sawit berkelanjutan dapat dicapai.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengelolaan Pengetahuan Sawit Watch, Riza Harizajudin menyebutkan, secara nasional setidaknya ada 20 juta haktare perkebunan sawit di Indonesia. Dari angka itu, hanya 13-15 juta hektare yang aktif ditanami sawit dan berproduksi, berikut dengan infrastrukturnya.  Sebagian kecil sisanya dijadikan kawasan bernilai konservasi tinggi dan lahan dengan status quo karena konflik. 

“Tapi yang paling banyak, lebih dari 5 juta hektare adalah land banking,” tandasnya.

Land Banking secara sederhana diartikan sebagai tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan besar namun tidak atau belum dikelola sama sekali. Lahan terlantar ini tersebar di banyak tempat di Indoensia dan dimiliki oleh grup-grup perusahaan besar. 

“Karena itu, moratorium sawit mendesak dilakukan,” tandas Riza.

“Kami mengapresiasi Inpres itu, tapi banyak pekerjaan rumah yang segera harus diselesaikan,” kata Riza.

Menurutnya, banyak celah yang harus ditutup jika Inpres tersebut dilaksanakan. Inpres ini menuntut kerja keras Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur dan Walikota dalam komando Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sementara Inpres ini efektif berlaku pada masa pemerintahan sekarang. Kita tahulah, ini kan tahun politik.  Pun anggaran di banyak sektor banyak dilakukan efiesiensi,” kata Riza.

Di daerah, lanjutnya, akan ada banyak kendala dalam penganggaran dan sinergi masing-masing sektor. Di Riau saja, ini tentu akan berhadapan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi yang sudah disahkan melalui Perda nomor 10 tahun 2018.

“Jadi, kalau kita tidak mau dituduh macam-macam oleh Uni Eropa, perlu upaya nyata. Misalnya segera membentuk gugus tugas khusus dan penganggaran untuk mengimplementasikan Inpres ini,” tandas Reza.

Saparudin Koto yang juga Caleg DPRD Provinsi Riau Dapil Pekanbaru mengaku pesimus jika inpres tersebut bisa berjalan di Riau tahun 2018 ini.  Hal ini mengingat keterbatasan anggaran.  

"APBD-P dipastikan tidak ada,  pelaksanaan inpres itu nenggunakan dana darimana? Padahal kita lihat tadi banyak sekali tugas yang harus menjadi tanggungjawab pemprov," katanya.(rls/ron) 


[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Green Riau Jadi Proyek Pertama di Dunia

Karhutla Riau Berulang, Okto: Kemunduran Kebijakan Perlindungan Gambut dan Pengabaian Korban

Ombudsman Riau Terima 610 Akses Layanan, Bambang: Pemda dan Isu Kelistrikan Paling Banyak Dilaporkan

Terima Pengurus PWI Riau, SF Hariyanto: Acara Porwanas Nanti Kita Dukunglah

Kanwil Kemenkum Riau Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Seleksi

Kurangi Sengketa Informasi Publik, Komisioner KI Riau Intensifkan Pembinaan PPID Kabupaten/Kota

Green Riau Jadi Proyek Pertama di Dunia

Karhutla Riau Berulang, Okto: Kemunduran Kebijakan Perlindungan Gambut dan Pengabaian Korban

Ombudsman Riau Terima 610 Akses Layanan, Bambang: Pemda dan Isu Kelistrikan Paling Banyak Dilaporkan

Terima Pengurus PWI Riau, SF Hariyanto: Acara Porwanas Nanti Kita Dukunglah

Kanwil Kemenkum Riau Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Seleksi

Kurangi Sengketa Informasi Publik, Komisioner KI Riau Intensifkan Pembinaan PPID Kabupaten/Kota



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Warisan Budaya
20 November 2026
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
20 November 2026
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
20 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
20 November 2026
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
19 November 2026
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
19 November 2026
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
19 November 2026
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
19 November 2026
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
18 November 2026
PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
18 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 CMI Pekanbaru Dorong Organisasi Lebih Cerdas di Era Digital
  • 2 Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
  • 3 Kemenkum Riau Perkuat Akurasi Data dan Keamanan Layanan Fidusia
  • 4 Kakanwil Kemenkum Riau Dukung Pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Notaris Siak
  • 5 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang
  • 6 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
  • 7 Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Perkuat Sinergi Layanan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat
  • 8 Kanwil Kemenkum Riau Kawal Perencanaan Enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved