.jpeg)
Minta PT SBAL Kembalikan Lahan 1.500 Ha
Warga Koto Aman Lapor ke Bunda Rosti
Anggota DPD RI Rosti Uli Purba mencoba turun ke lapangan mendengar aspirasi warga.Â
Kampar, Hariantimes.com - PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) diminta masyarakat Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar untuk mengembalikan lahan mereka seluas 1.500 hektare (ha)Â
Kalau tidak, PT SBAL harus hengkang dari desa Koto Aman.
Begitu kalimat yang tertera dispanduk yang terbentang di lokasi lahan yang menjadi sengketa tersebut, pada Senin (03/09/2018).
Menyikapi hal tersebut, anggota DPD RI Rosti Uli Purba mencoba turun ke lapangan mendengar aspirasi warga.Â
Kedatangan Rosti Uli kesana karena sebelumnya ada sejumlah perwakilan warga yang melapor permasalahan tersebut terhadap dirinya.
"Tanggal 3 saya ke Bangkinang mau ketemu pak Bupati tapi tidak ketemu. Akhirnya sayapun langsung ke lokasi Desa koto aman. Disana warga sudah ramai sambil membentangkan spanduk," kata Rosti Uli Purba, Rabu (05/09/2018).
Dalam perbincangan dengan warga, lanjut Rosti, mereka ingin agar lahan mereka seluas 1500 hektare dikembalikan oleh PT SBAL.Â
"Saya minta agar warga tetap tenang dan tidak bertindak anarkis. Semua masalah pasti ada jalan keluar nya," ujar Rosti Uli memompa semangat warga.
Namun agar persoalan ini tidak berlarut-larut, Rosti Uli meminta kepada Bupati Kampar, DPRD Kampar maupun DPRD Riau untuk ikut membantu warga mencari jalan keluar.Â
"Kasian warga. Kemana lagi mereka mengadu kalau bukan ke pemerintah," ujar Bunda Rosti.
Kedatangan Rosti Uli ke desa Koto Aman disambut hangat warga. Bahkan anggota DPD RI yang rajin turun ke konstituen ini menghibur warga sambil membawakan sedikit bantuan berupa sembako.
Salah seorang ibu-ibu pun tak kuasa menahan haru sekaligus mengucapkan terimakasih.
"Terima kasih bu Rosti yang sudah mau datang ke desa kami dan memberi masukan masukan yang sejuk. Mudah-mudahan kedatangan ibu dapat menyentuh hati pihak perusahaan dan pemerintah di Kabupaten Kampar," ujar ibu tersebut.
Sengketa lahan ini sudah lama terjadi. Dan pada tahun lalu ratusan massa turun ke Pekanbaru dan meminta DPRD Provinsi Riau dapat turut serta menyelesaikan permasalahan ini.(*/ron)
Tulis Komentar