.jpeg)
Terkait Konservasi
Wiratno: Saya Gak akan Basa Basi Kalau Ada Laporan dari Bawah
Dirjen KSDAE Kemen LHK RI, Ir Wiratno MSc bersama Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang.
Pekanbaru, Hariantimes.com - Jumlah populasi satwa liar prioritas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Indonesia mengalami peningkatan.
Peningkatan jumlah populasi satwa liar prioritas ini tidak terlepas dari peran media serta masyarakat yang ikut terlibat aktif dalam semangat konservasi.
Karena itu pihak Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI selalu membuka diri pada pihak-pihak yang ingin memberi informasi terkait konservasi.
"Saya gak akan basa basi kalau ada laporan dari bawah. Seluruh Taman Nasional juga sudah punya call center. Kalau ada laporan harus respon. Kalau tidak direspon, silahkan langsung lapor ke nomor WA pribadi saya, pasti saya akan respon," kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kemen LHK RI, Ir Wiratno MSc dalam paparanya di hadapan lebih dari 150 wartawan yang hadir pada acara Ngobrol Pintar (Ngopi) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Kemen LHK RI seraya membagikan nomor handphone pribadinya di Kalianda Room Lantai 2 Gedung Graha Pena Riau, Jalan HR Soebrantas, Panam, Pekanbaru, Senin (13/05/2019) siang.
Meski masih banyak tantangan, tukas Wiratno, peningkatan jumlah populasi satwa liar yang dilindungi ini menunjukkan bahwa kerja konservasi pada pemerintahan ini menunjukkan hasil yang positif.
"Populasi satwa liar prioritas ini tersebar di berbagai kawasan konservasi. Di antaranya Jalak Bali di TN Bali Barat, dari 31 ekor di 2015 menjadi 191 ekor di 2019. Dalam kurun waktu yang sama, Badak Jawa di TN Ujung Kulon, naik dari 63 ekor menjadi 68 ekor. Owa Jawa dari 546 ekor menjadi 1.107 ekor. Gajah Sumatera dari 611 ekor menjadi 693 ekor. Harimau Sumatera dari 180 ekor menjadi 220 ekor, dan Elang Jawa dari 91 ekor ke 113 ekor," beber Wiratno.
Lebih lanjut Wiratno mengatakan, sudah banyak langkah koreksi (corrective action) yang dilakukan di bawah kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Salah satunya, melibatkan masyarakat secara aktif.
"Banyak temuan-temuan dan upaya di lapangan, justru berasal dari laporan masyarakat dan diselesaikan bersama-sama dengan melibatkan masyarakat. Perlibatan publik baik melalui grup WA maupun media sosial menjadi salah satu kunci menjaga kelestarian ekosistem kita. Bersama publik kita harus melindungi kawasan yang masih utuh, merestorasi yang rusak, bangun koridor, dan upaya-upaya konservasi lainnya," ujar Wiratno sembari mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan mengelola alam dengan benar agar mendatangkan keberkahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
"Saya mencontohkan perubahan perilaku masyarakat di kawasan ekowisata Tangkahan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Dulu di sini banyak aktivitas penebangan hutan. Namun sekarang masyarakat di sana tidak lagi beraktivitas mengganggu hutan. Mereka jaga kelestarian kawasan sehingga wisatawan banyak datang. Ada miliaran uang yang dihasilkan untuk menghidupi masyarakat sekitar kawasan itu," katanya.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir Sustyo Iriyono MSi menegaskan, pihaknya konsisten melakukan berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
"Meski baru berusia 4 tahun, tapi Gakkum KLHK sangat tegas. Kami perkuat bukan hanya jumlah personil, tapi juga kemampuan. Kami menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, sehingga informasi yang kita butuhkan terhadap pencegahan dan penegakan hukum mudah dilakukan. Ini langkah yang luar biasa untuk membangun komunikasi yang soft tentang isu-isu lingkungan," katanya.(ron)
Tulis Komentar