Kick Off Forum Komunikasi Kebijakan 2026, Kemenkum Riau Dorong Sinergi Analisis Kebijakan Publik

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut mendukung pelaksanaan Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang digelar secara hybrid melalui Zoom Meeting, Rabu (17/06/2026). 

Meskipun tidak hadir langsung, Kakanwil memastikan jajaran Divisi P3H dan Tim Kerja BSK berpartisipasi aktif selama forum.

Kegiatan ini dibuka secara resmi di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum RI, dan diikuti oleh pimpinan tinggi madya, pimpinan pratama kementerian/lembaga, analis kebijakan, akademisi, serta peneliti seluruh Indonesia. Momentum ini menandai komitmen memperkuat FKK sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dengan beberapa perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan publik.

Dalam arahannya, Kepala BSK menekankan pentingnya pertukaran perspektif antar-stakeholder melalui program Policy Talks di 33 wilayah Indonesia. Forum ini menjadi ruang kolaborasi awal bagi para pemangku kepentingan untuk menetapkan fokus isu prioritas dan membangun komitmen integrasi kebijakan dari tahap kick off.

Menteri Hukum memberikan arahan mengenai transisi dari pemahaman sektoral menuju kebijakan nasional yang terintegrasi, dengan fokus pada tiga isu strategis utama: Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Arahan ini menjadi pedoman bagi seluruh peserta dalam menyusun strategi implementasi kebijakan di wilayah masing-masing.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis, menjelaskan roadmap tindak lanjut mulai Agustus dengan agenda Policy Talk, penyusunan Policy Brief tiap Kementerian/Lembaga, hingga Focus Group Discussion pada Oktober untuk menghasilkan Policy Brief Nasional yang komprehensif.

Rangkaian kegiatan akan mencapai puncaknya pada akhir November 2026 melalui Policy Outlook, di mana hasil Policy Brief Nasional akan dipaparkan langsung di hadapan Menteri Hukum, sekaligus disertai pameran kebijakan terbaik dari K/L dan Kantor Wilayah, sebagai bentuk diseminasi dan pemanfaatan ekosistem kebijakan.

Dengan arahan Rudy Hendra Pakpahan, meskipun secara tidak langsung, keikutsertaan Kanwil Kemenkum Riau dalam forum ini menegaskan komitmen terhadap penguatan kapasitas analis kebijakan, peningkatan kualitas layanan publik berbasis bukti, serta sinergi antara pemerintah dan akademisi untuk pembangunan kebijakan nasional yang efektif dan terintegrasi.(*)