PWI Gelar FGD Bersama Dewan Pendidikan Riau, Aat Supaat: Kepala Sekolah Harus Berani Hadapi Oknum yang Mengaku Wartawan

Pekanbaru, Hariantimes.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menggelar Focus Discussion Group (FGD) bersama Dewan Pendidikan dan Kepala SMA se Pekanbaru di Ballroom Nazir Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Jumat (07/02/2025).

Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian acara menuju Hari Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2025 ini dihadiri sekitar 500an para peserta HPN 2025 dan Kepala Sekolah ini. Turut hadir sebagai pembicara para tokoh yang mumpuni dibidangnya.

Di antaranya Ketua Dewan Pendidikan Riau yang juga Rektor Universitas Lancang Kuning Riau Prof Dr Junaidi SS MHum, Ketua Dewan Penguji UKW PWI Pusat Dr. Aat Supaat, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau Kombes Pol Asep Darmawan SH SIK dan Ketua Persatuan Pemred SMSI pusat Dar Edi Yoga dengan moderator Dr Ridar Hendri.

Prof Junaidi dalam penyampaian materinya menegaskan perlunya sikap ketenangan ketika menghadapi laporan yang dilakukan oleh wartawan dalam hal ini wartawan 'abal-abal".

"Kepala Sekolah tidak usah takut apabila ada oknum wartawan yang melakukan intimidasi bila bekerja sesuai aturan," ujarnya.

Mudahnya orang membuat portal media saat ini, kata Prof Junaidi, juga menjadi alasan kenapa banyaknya jumlah wartawan. Padahal pada masa dulu  menjadi wartawan itu sangat selektif ada uji kompetensinya.

Menyikapi hal tersebut, Prof Junaidi mengajak para kepala sekolah untuk bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi celah bagi wartawan abal-abal untuk mengulitinya.

"Mari kita kelola sekolah itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Misalnya pengelolaan anggaran yang lebih dikenal dengan dana BOS. Kalau ada penyimpangan nanti akan selalu ada celah bagi para wartawan abal-abal untuk masuk," katanya.

Dewan Penguji Wartawan PWI Pusat, Dr Aat Supaat dalam materinya juga memaparkan panduan bagi para kepala sekolah untuk membedah sosok wartawan yang benar atau tidak.

"Supaya berintegritas dan profesional, di PWI ada uji kompetensi wartawan yang terdiri dari muda, madya dan utama," ujarnya.

Terkait permasalahan banyaknya keluhan kepala sekolah terkait adanya wartawan seperti ini, Aat Supaat memberikan beberapa tips untuk dilakukan.

"Kalau ada acara event tertentu hendaknya para wartawan diikutsertakan dalam kepanitiaan, tanpa melihat dimana organisasi mereka. Selain itu juga langganan media mereka. Kalau perlu dengan harga yang miring. Oleh karena itu, mereka akan terseleksi dengan sendirinya," katanya.

Jika ada media yang menyudutkan, Aat menyarankan agar kepala sekolah tetap tenang dan mengabaikan saja.

"Upaya ini tidak mudah, namun semuanya harus dimulai dengan baik. Tetap hadapi wartawan dengan santun," katanya.

Kombes Pol Asep Darmawan SH SIk dalam materinya menyampaikan secara simple. Boleh dikatakan yang dilindungi adalah orang yang melakukan penyimpangan atau tidak.

"Memang fenomena yang terjadi di wilayah Riau, adanya pemberitaan kepala sekolah yang diperas dimasukkan ke dalam berita," katanya.

Namun jika masih terdapat wartawan yang nakal, Asep mengatakan salah satu caranya adalah dengan diajak bertemu dan diberi hak jawab.

"Jika ada aduan, maka dapat diproses dan ditangkap," imbuhnya.

Sebenarnya, kata Asep, keterbukaan informasi terhadap anggaran harus benar. Karena jika dilakukan dengan benar, maka akan menjadi kekuatan tersendiri.

"Oleh karena itu diperlukan mitigasi untuk meningkatkan komunikasi intensif. Selain itu diperlukan adanya saluran atau wadah untuk menampung pengaduan dari Kepala sekolah, saluran ini terdiri dari Kepala sekolah, kepala forum, kepala sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan dan pihak kepolisian," katanya.

Sementara itu,  Dar Edi Yoga selaku Ketua Umum Forum Pemred SMSI dalam pemaparannya mengatakan, para kepala sekolah harus berani menghadapi oknum yang mengaku sebagai wartawan.

"Harus ditanyakan segala identitas dan perusahaan media. Selain itu juga harus dicek ada atau tidak medianya, ada surat tugasnya atau tidak. Ada tidaknya media yang bersangkutan bisa dilakukan cara mengecek di penelusuran Google," katanya.

Dar Edi Yoga mengajak para kepala sekolah agar tidak mudah memberikan imbalan atau bayaran kepada setiap wartawan yang dapat ke sekolah mereka.

"Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa wartawan harus diberi imbalan ketika mereka berada di lapangan," sebutnya.(*)