• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
Dibaca : 120 Kali
PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
Dibaca : 126 Kali
Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI Perkuat Literasi Wartawan Tentang Industri Sawit
Dibaca : 144 Kali
UIR Pertahankan Prestasi pada Anugerah Kerjasama Kemdiktisaintek 2026
Dibaca : 176 Kali
Kemenkum Riau Ikuti Grand Launching GI Tourism Indonesia
Dibaca : 179 Kali

  • Home
  • Nasional

Penghargaan KLA 2023, 14 Provinsi Raih Kategori Provila

Zulmiron
Selasa, 13 Februari 2024 16:55:00 WIB
Cetak
Pertemuan pusat dan daerah dalam rangka penguatan Pemda dalam melakukan evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Jakarta, Hariantimes.com - Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia pada 2022 sebanyak 275 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, total anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 79,5 juta jiwa yang terdiri dari anak laki-laki sebanyak 40,8 juta jiwa dan anak perempuan sebanyak 38,7 juta jiwa.

Dengan rincian 23,0 juta anak usia 0 hingga 4 tahun, 22,0 juta anak usia 5 hingga 9 tahun, 22,0 juta anak usia 10 hinggac14 tahun, dan 12,5 juta anak usia 15 hingga 17 tahun. Jumlah penduduk yang tergolong sebagai anak tersebut berada di 83.436 desa/kelurahan, 7.201 kecamatan, 514 kabupaten/kotandan 34 provinsi.

“Pada 2045, anak-anak tersebut akan berada pada usia 28 hingga 45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif. Yang mana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan,” sebut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud saat membuka pertemuan pusat dan daerah dalam rangka penguatan Pemda dalam melakukan evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Baca Juga :
  • PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
  • Menuju HPN 2027, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung
  • Jaga Ketahanan Nasional, PWI Perkuat Sinergi dengan Lemhannas

Untuk itu, lanjut Restuardy, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas dan daya saing bangsa.

“Jumlah anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan,” imbuh Restuardy.

Restuardy mengatakan untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, sesuai Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA).

“KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada 2030,” terang Restuardy.

Sebagai informasi, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan KLA, pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA dan penetapan peringkat KLA. Sebagai salah satu tahapan dari penyelenggaraan KLA, evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.

Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Bupati dan walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota.

Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat nasional secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Data daerah yang memperoleh penghargaan KLA pada tahun 2023 yaitu provinsi yang sudah mendapatkan penghargaan kategori Provila sebanyak 14 provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA sebanyak 360 kabupaten/kota dengan predikat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan daerah, baik dalam bentuk pembinaan teknis maupun umum.

Pembinaan ini merupakan bentuk pelaksanaan mandat dari Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sebagaimana pada ketentuan pasal tersebut, berkaitan dengan KLA pemerintah pusat perlu memberi penguatan pemerintah daerah provinsi dalam melakukan evaluasi dan mendorong kabupaten/kota di wilayahnya untuk mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA),” jelas Restuardy.

Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Suharyanto mengatakan, pertemuan pusat dan daerah dalam rangka penguatan Pemda dalam melakukan evaluasi KLA bertujuan untuk mendukung terselenggaranya urusan wajib non pelayanan dasar bidang perlindungan anak sesuai dengan kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait dan perwakilan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Bappeda provinsi.(*)


 Editor : Zulmiron

[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung

PWI dan Bakom Sepakat Perkuat Literasi Informasi dan Industri Pers

Menuju HPN 2027, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung

Jaga Ketahanan Nasional, PWI Perkuat Sinergi dengan Lemhannas

PWI Luncurkan Website Terintegrasi, Cak Munir: Diharapkan Bergulir Konsisten

RUPSLB Perpanjangan Masa Jabatan Presdir dan CEO Indosat

PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung

PWI dan Bakom Sepakat Perkuat Literasi Informasi dan Industri Pers

Menuju HPN 2027, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung

Jaga Ketahanan Nasional, PWI Perkuat Sinergi dengan Lemhannas

PWI Luncurkan Website Terintegrasi, Cak Munir: Diharapkan Bergulir Konsisten

RUPSLB Perpanjangan Masa Jabatan Presdir dan CEO Indosat



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
18 November 2026
PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
18 November 2026
Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI Perkuat Literasi Wartawan Tentang Industri Sawit
18 November 2026
UIR Pertahankan Prestasi pada Anugerah Kerjasama Kemdiktisaintek 2026
18 November 2026
Kemenkum Riau Ikuti Grand Launching GI Tourism Indonesia
18 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuantan Singingi
18 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah
17 November 2026
Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan
17 November 2026
Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
17 November 2026
Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Rebuild Aplikasi PPNS
17 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
  • 2 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
  • 3 Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Perkuat Sinergi Layanan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat
  • 4 Kanwil Kemenkum Riau Kawal Perencanaan Enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027
  • 5 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir
  • 6 UIR Kembali Lahirkan 2.821 Lulusan, Alumni Kini Tembus 86.882 Orang
  • 7 Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Kinerja, Jajaran Kanwil Kemenkum Riau Terima Pengarahan dari Inspektur Wilayah III
  • 8 Fakultas Kedokteran Gigi UIR Perkuat Kontribusi dalam Pemenuhan SDM Kesehatan di Riau
  • 9 Atas Produktivitas Publikasi, Pegawai Imigrasi Pekanbaru Raih Penghargaan ASN Teladan di Hari Pahlawan 2026
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved