Wujudkan Transparansi di Inhu, Rezita: Kalau Ada OPD yang Tidak Patuh Kasih Tahu Saya

Inhu, Hariantimes.com - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bertekad mewujudkan keterbukaan Informasi publik mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten sampai tingkat pemerintahan desa.

Dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sampai ke pemerintahan desa tersebut, Pemkab Inhu dalam waktu dekat akan melakukan Rakor Pemdes se Inhu.

"Saya ingin indeks keterbukaan informasi di Inhu semakin baik. Karena ini salah satu bentuk tolak ukur kepatuhan Pemda menjalankan amanah UU KIP. Karena itu, saya perintahkan dalam dua hari ini seluruh OPD melengkapi Daftar Informasi Publik (DIP) ke PPID Utama," tegas Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE dihadapan Ketua  Komisi Informasi Provinsi Riau H Zufra Irwan SE MM yang memimpin Tim Monev KI Riau tahun 2023 di Inhu di Kantor Bupati Inhu, Pematang Reba, Senin (21/08/2023).

Diceritakan Rozita, beberapa tahun lalu PPID Utama Pemkab Inhu selalu dapat penghargaan dan peringkat terbaik dari KI Riau. Karena itu, Bupati Inhu mempertanyakan kenapa dua tahun terakhir indeks dan nilainya cenderung makin turun.

"Apa yang salah dengan Inhu, apa yang tidak berjalan dalam upaya mewujudkan transparansi di Inhu. Kalau ada OPD yang tidak patuh kasih tahu saya. Jangan main-main dengan keterbukaan informasi. Masyarakat ingin tahu apa yang sedang dan apa yang kita lakukan. Mari kita sama merubah diri untuk lebih baik," kata Rezita

Bahkan Rezita berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap OPD atau PPID Pembantu yang tidak merespon dengan baik tugas-tugas PPID Utama.

"Saya tidak akan main-main, akses informasi publik itu bagian penting dari kontrol sosial masyarakat. Kita tunda saja TPP Kadis-kadis yang tidak patuh ini enam bulan, yakinlah. Percayalah, jangankan motong TPP, saya copot yang bekerja tidak sungguh-sungguh," tegas Rezita.

Rezita berharap kepada Kominfo Inhu agar implementasi kepatuhan terhadap UU KIP ini bisa berjalan dengan baik sampai tingkat kecamatan dan desa.

Namun demikian  Rezita juga minta Dinas Kominfo Inhu selaku PPID Utama menata kelola DIP.

"Pemahaman terhadap regulasinya juga harus sampai ke tingkat desa. Mana Informasi yang wajib dibuka, mana yang sifatnya privat," tutur Bupati.

Dihadapan sejumlah Kadis pada kesempatan itu, Rezita juga memerintahkan Kadis Pemdes Inhu untuk ikut memberikan backup serta dukungan kepada Kominfo Inhu.

"Kadis Pemdes sebagai pejabat yang dulunya dianggap sukses di Kominfo tolong di back up juga untuk tatakelola informasi publik kita," harap Rezita.

Mendapat laporan dari KI Riau dan PPID Utama Pemkab Inhu bahwa kuisioner monev sudah disampaikan sebulan lalu, Bupati Rozita  langsung memerintahkan Inspektorat, Kadis Kominfo dan Kesbang Inhu untuk segera menindaklanjuti perintah UU KIP tersebut.

Sementara itu, Kadis Kominfo Inhu, H Aries Fadilah SE MSi menyatakan segera melakukan koordinasi dengan seluruh OPD selaku PPID Pembantu untuk mensinergikan seluruh DIP.

"Kita ingin seluruh Dinas bisa memahami perintah dari Permendagri No 3 tahun 2017 terkait tatakelola informasi publik tersebut," kata Kadis Kominfo.(*)