Komitmen Turunkan Angka Stunting, PHR Terima Penghargaan dari Pemkab Siak

Siak, Hariantimes.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak atas komitmen menekan angka gagal tumbuh anak atau stunting di Kabupaten Siak.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Siak Alfedri pada Rapat Koordinasi Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2023, di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Perumahan Abdi Praja, Siak Sriindrapura, Riau, Selasa (18/07/2023).

Bupati Siak Alfedri menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dunia usaha dalam upaya menekan angka stunting di daerah tersebut.

Alfedri tetap berharap keterlibatan dari banyak pihak dalam mencapai target penurunan angka prevelensi stunting 15 persen di tahun 2023 di Siak.

“Apresiasi kami kepada pihak perusahaan yang sudah membantu dalam upaya penurunan stunting melalui Puskesmas. Dengan bergotong royong, kami yakin angka stunting ini akan cepat turun,” kata Alfedri.

Rakor Rembuk Stunting 2023 digelar Pemkab Siak tersebut untuk memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab dan lintas sektor, serta mitra pemerintah dalam pembentukan keluarga sejahtera.

Pada kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah berkomitmen dalam penurunan stunting serta kepada 22 kampung di Kabuapten Siak dengan Zero stunting.

Persoalan stunting menjadi perhatian serius pemerintah mengingat Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030-2035. Program pencegahan stunting perlu ditingkatkan untuk menciptakan anak muda yang berkualitas dan bisa berkompetisi di masa depan.

PHR telah memulai program pencegahan stunting pascaalih kelola WK Rokan pada Agustus 2021 lalu. Selain Siak, program pencegahan stunting juga dilaksanakan di Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir dan Pekanbaru.

Corporate Secretary PHR WK Rokan Rudi Ariffianto mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR di bidang kesehatan. Dalam hal ini, PHR bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Riau sebagai mitra pelaksana.

Program ini juga terlaksana atas kolaborasi multi pihak, yaitu mitra pelaksana Perkumpulan Leliara Berencana Indonesia Wilayah Riau, BKKBN Provinsi Riau serta Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten.

“Hingga kini sebanyak 70 Posyandu di lima kabupaten dan kota di Riau telah kita jajaki, termasuk Siak,” kata Rudi.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pemberian makanan tambahan bagi anak usia bawah dua tahun serta ibu hamil dengan kekurangan energi kronik. PHR bersama PKBI Riau giat melakukan edukasi pencegahan stunting dengan melibatkan kader Posyandu, bidan desa dan PKK.

Pada 2023, PHR melakukan intervensi di Desa Pencing Bekulo dan Desa Bekalar di Kecamatan Kandis, Siak. PHR juga menyalurkan bantuan alat antropometri yang terdiri dari alat ukur berat badan dan alat ukur tinggi badan bagi Posyandu.

“Kampanye pencegahan stunting juga dilakukan ke sejumlah sekolah,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya program stunting dukungan PHR di tahun 2023 ini dapat mengeliminasi angka balita stunting di wilayah intervensi untuk mengejar target 14% prevalensi stunting di tahun 2024 sesuai target Presiden RI sebagai perwujudan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

Program pencegahan stunting PHR selaras dengan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah (RPJMN/ RPJMD) tahun 2019-2024. Program ini juga mendukung capaian pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs).

Program inipun mendapatkan apresiasi dari Gubernur Riau Syamsuar atas kontribusi nyata PHR dalam pencegahan stunting di Riau. Selain itu juga mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pertengahan Juni 2022 lalu.

Program stunting PHR bersama Pemkab Kampar belum lama ini juga mendapat pujian dari Presiden RI Joko Widodo. Meski belum menggunakan platform aplikasi digital, namun pola penitipan anak asuh kepada perusahaan-perusahaan di Kampar mampu menurunkan angka stunting secara signifikan dari 27 ke angka 8 persen.(*)