KH Abdurahman Qoharuddin: Kita Meminta Media Bantu Jaga Toleransi Antar Umat Beragama

Pekanbaru, Hariantimes.com - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau menggelar Dialog Kerukunan Umat Beragama bersama wartawan media cetak, online dan televisi, Senin (17/04/2023) mulai pukul 14.30 WIB sore.

Dialog yang mengusung tema Peran Wartawan dan Media dalam Memberi Informasi untuk Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Riau ini berlangsung di Ruang Rapat Gedung Pena PWI Riau Jalan Arifin Achmad Pekanbaru dan dibuka oleh Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik (Kadiskominfotik) Riau Erisman Yahya selaku mewakili Gubernur Riau Syamsuar.

Pada dialog yang dimoderatori oleh Satria Utama Batu Bara ini, FKUB menghadirkan empat narasumber yakni Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau H Zulmansyah Sekedang, Ketua Komisi I DPRD Riau Edi Mohammad Yatim, Kabinda Riau Brigjen Wibisono Hendroyoso dan Ketua FKUB Riau KH Abdurahman Qoharuddin MA.

Kadiskominfotik Riau Erisman Yahya dalam sambutannya mengatakan, Riau adalah provinsi yang heterogen yang terdiri dari banyak ragam suku bangsa, bahasa dan agama.

"Di Indonesia, Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi multi etnis, multi agama, budaya dan adat istiadat. Semua itu sebagai salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Sehingga peningkatan dalam menjalankan ajaran agama semakin baik dan terarah," sebut Erisman.

Menurut statistik bulan Juni 2021, beber Erisman, sebanyak 5,26 ribu jiwa atau 87,11 persen dari 6,45 juta jiwa penduduk Riau memeluk agama Islam. Sisanya terbagi pada 5 agama yskni Kristen 624,06 ribu jiwa (9,67 persen), Buddha 135,46 ribu jiwa (2,1 persen), Katolik 68,13 ribu jiwa (1,06 persen), Konghucu 2,2 ribu jiwa (0,01 persen) dan Hindu 761 jiwa (0,01 persen).

"Namun demikian, tentu banyak juga persoalan yang terjadi dalam masyarakat yang harus sama-sama kita atasi. Perselisihan, pergesekan tetap ada riak-riak, baik dalam level masyarakat bawah maupun tingkat pemimpin agama. Hal ini patut kita bekerjasama dalam mengatasi persoalan yang terjadi, baik dalam persoalan pemeluk agama maupun  dalam persoalan rumah ibadah," ulas Erisman.

Menurut Erisman, kerukunan umat beragama di Riau boleh dikatakan kondusif, aman terkendali. Walau beberapa tahun lalu ada penilaian dari Litbang Kementerian Agama Pusat menyatakan Riau indek kerukunan beragama sangat rendah yakni nomor 3 di atas Aceh.

"Dalam penilaian kami selaku Pemerintah Provinsi Riau saat ini Riau termasuk provinsi yang aman dan tertib," katanya.

Oleh karena itu, sebut Erisman, Pemerintah Provinsi Riau ikut bertanggung jawab dan berkewajiban memberi dukungan terhadap kemajuan umat beragama di Provinsi Riau. Dan alhamdulillah, FKUB telah bekerja keras memberikan kontribusi. Sehingga di tahun 2022-2023 Indek Kerukunan Umat Beragama yang semula berada di level 31 terendah dari 24 provinsi saat ini menjadi level ke-16 dari 24 provinsi di Indonesia.

"Ini kebanggaan bagi kita masyarakat Riau, bahwa kerukunan umat beragama di Riau semakin baik," katanya.

Dalam segi pembiayaan, ungkap Erisman,  Pemerintah Provinsi Riau melalui Kesbangpol telah mengucurkan anggaran untuk kegiatan FKUB di tahun 2022 sebesar Rp1 miliar dan di tahun 2023 sebesar Rp1,6 miliar. Bantuan tersebut sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai target pembangunan di bidang pembinaan kerukunan umat beragama di Provinsi Riau.

"Pemerintah berharap tingkat toleransi dalam beragama akan berjalan dengan baik. Sehingga tercipta keharmonisan beragama di Provinsi Riau. Jika keharmonisan tercapai, maka daerah kita akan menjadi negeri yang aman, damai, tenteram, negeri yang baidatun thoyibatun warabbul ghoffuur," harap Erisman.

Dan kepada wartawab baik cetak, online dan televisi, pesan Erisman, Pemerintah Provinsi Riau sangat berharap dukungan agar ikut menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Riau yang sudah kondusif. Terutama pemberitaan yang selalu menyejukkan dan membangun. Bukan berita yang bisa memicu konflik di antara umat beragama.

"Semoga dengan dialog ini menambah keharmonisan dalam umat beragama dan berguna untuk kelangsungan pembangunan umat beragama di Provinsi Riau," katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang meminta media massa membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menciptakan kerukunan antar umat beragama di Riau melalui pemberitaan yang lebih mempererat toleransi antar umat beragama di Riau.

"Ada beberapa peristiwa terjadi benturan karena hal hal sepele yang berakibat hingga terjadi kekerasan yang berakibat pada hilangnya nyawa. Seperti kasus di Poso dimana 3 dari 4 siswi SMA ditemukan meninggal dunia. Di Kalteng terjadi benturan antar suku karena pemberitaan salah satu media lokal. Khusus di Riau relatif aman," ungkap Zulmansyah sembari mengingatkan seluruh media massa di Riau untuk mengikuti undang-undang pers dan ketentuan Dewan Pers dalam menyajikan berita. Termasuk akurasi berita, keseimbangan berita, cek dan ricek.

Ketua komisi I DPRD Riau Edi Mohammad Yatim mengatakan, dulu tidak pernah masalah SARA menjadi pemberitaan. Karena wartawan menghindari penulisan berita tentang SARA. Hal itu membuat suasana beragama seluruh umat dulu tidak bergejolak. Tetapi saat ini, sedikit saja pemberitaan yang menyinggung SARA bisa membuat bergejolak.

"Itulah sebabnya kita mengajak dan mengimbau seluruh kawan-kawan media untuk bisa menulis berita yang tidak menimbulkan potensi dan memicu keresahan dan konflik antar umat beragama khususnya di Riau," terangnya.

Kabinda Riau Brigjen Wibisono Hendroyoso mengatakan, BIN bersinergi dengan seluruh lembaga intelijen dari berbagai lembaga pemerintahan. Sinergi tersebut dilaksanakan dan menjadi tugas dari pemerintah untuk meredam gejolak yang muncul di tengah masyarakat terutama untuk menyerap informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Tugas kami sama dengan tugas wartawan. Terutama untuk informasi yang akurat. Jadi kita benar-benar mencari informasi A1. Akurasi informasi menjadi sangat utama. Baik itu informasi mengenai ekonomi, politik dan sosial," terangnya.

Ketua FKUB Riau KH Abdurahman Qoharuddin MA mengatakan, tugas FKUB adalah membantu pemerintah dal menciptakan kerukunan antar umat beragama di Riau. Terutama menyerap informasi di tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik yang memicu perpecahan masyarakat.

"Isu keagamaan menjadi isu tertinggi terjadinya konflik di tengah masyarakat. Kita berupaya untuk menjaga toleransi, menjaga kerjasama dan menjaga kesetaraan di tengah masyarakat. Kita meminta kawan-kawan media untuk membantu menjaga toleransi antar umat beragama untuk tidak memberitakan informasi yang berkaitan dengan isu SARA," harapnya.(*)

Penulis: Zulmiron