Jakarta, Hariantimes.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menggelar rapat secara virtual merespon Pemerintah Pusat terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020).
Rapat ini dihadiri oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) se Indonesia. Tujuannya, untuk ikut serta dalam merespons aksi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dan buruh yang dituangkan dalam bentuk aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
BACA JUGA Terkait Maraknya Aksi Demo Menolak UU Omnibus Law, FPK Riau Keluarkan 7 Pernyataan Sikap
Dikesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, sebagai negara yang mendominasi penduduk terbesar ke-4 di dunia, tentu pemerintah pusat mempunyai alasan dan pertimbangan dalam membuat aturan perundang-undangan tersebut.
Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi alasan pemerintah pusat, sebut Mendagri, adalah membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, yang nantinya akan mengurangi jumlah pengangguran, serta mendorong terciptanya usaha-usaha baru bagi masyarakat yang memiliki keahlian di bidangnya. Oleh karenanya, proses penyederhanaan adalah salah satu bentuk mempermudah membuka lapangan pekerjaan.
"UU Omnibus Law ini berusaha untuk mengobati keluhan masyarakat yang selama ini sulit mencari pekerjaan atau membuka usaha. Karena tujuannya adalah mempermudah suatu usaha, maka pemerintah pusat mengeluarkan aturan yang kita yakini baik bagi anak- anak muda kita nantinya" ujar mantan Kapolri ini.
Kedepan, sebut Tito Karnavian, pemerintah akan mengedukasikan dan mesosialisasikan kepada publik apa itu UU Cipta Kerja sebelum diundangkan atau diterima oleh Presiden sebagai undang-undang yang sah.(*)