Meranti, Hariantimes.com - Inflasi di Kepulauan Meranti cukup sulit diatasi selama masalah aksesbilitas belum tuntas dan dibukanya kembali jalur perdagangan lintas batas di kabupaten termuda di Riau ini.
Agar masalah ini dapat selesai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diharapkan untuk mendukung pembangunan jalan poros akses Kabupaten Meranti menuju Pulau Sumatera dan memfasilitasi dibukanya kembali jalur perdagangan lintas batas untuk Meranti.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi, TPID se Kabupaten Kota di Riau bersama Pemprov Riau melalui Teleconfrence dengan Tema Menjaga Ketahanan Pangan Hari Raya Idul Fitri 1441 H di tengah Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau, Senin (18/05/2020).
Hadir dalam Rapat tersebut, Gubernur Riau H Syamsuar didampingi Sekretaris Daerah Yan Prana, Kepala Bank Indonesia Pekanbaru Decymus serta pejabat terkait.
Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto SE MM, Kadis Perkebunan T. Efendi, Kadis Perikanan Meranti Eldi Syaputra, Kabag Ekonomi Abu Hanifah dan sejumlah pejabat lainnya.
Sekda Meranti menjelaskan, saat ini sejumlah kebutuhan pokok di Meranti mengalami kenaikan. Tentunya ini akan mempengaruhi tingkat Inflasi di Provinsi Riau khususnya Kepulauan Meranti. Adapun komoditi yang mengalami kenaikan adalah Bawang Merah yang pada Minggu I dijual seharga 41 ribu/Kg kini naik menjadi 47 ribu/Kg, menyusup Cabe Merah sebelumnya dijual seharga 79 ribu/Kg kini naik menjadi 82 ribu/Kg, Daging Ayam Ras dari 21 Ribu/Kg naik menjadi 31 ribu/Kg.
Dikatakan Sekda, kenaikan sejumlah bahan pokok di Kepulauan Meranti disebabkan karena terkendala aksesbilitas. Dimana sejumlah proyek pembangunan jalan poros di Kampung Balak penghubung antara Kabupaten Meranti dan Pulau Sumatera belum sepenuhnya tuntas. Hal ini membuat biaya transportasi menjadi tinggi yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok dipasaran.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi dapat mendukung pembangunan jalan Poros agar biaya transportasi dapat ditekan, semoga Ditahun 2021 yang akan datang pembangunan dapat terealisasi," harap Sekda.
Selanjutnya, Sekda Meranti memaparkan tentang begitu kuatnya ketergantungan Pemkab Meranti terhadap kebutuhan pokok yang masuk dari negara tetangga. Sebelum diberlakukannya penutupan perdagangan lintas batas, kondisi ekonomi Meranti cukup stabil. Dimana harga sejumlah bahan pokok sangat terjangkau seperti yang berlaku di Kota Pekanbaru.
Namun sejak diberlakukannya perdagangan lintas batas di Meranti, menyebabkan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok melambung. Sebut saja sayur-mayur, cabe, bawang, gula dan bahan kebutuhan lainnya yang berasal dari Sumatera dan Jawa. Hal ini terus menjadi kendala pemicu Inflasi di Meranti hingga saat ini.
Agar hal ini dapat teratasi, Sekda Meranti juga meminta kepada Pemprov Riau untuk memfasilitasi dibukanya kembali jalur perdagangan lintas batas di Meranti. Jika itu berhasil, maka bukan saja Kabupaten Meranti yang mendapat manfaat tapi juga akan berdampak pada Kabupaten satelit seperti Siak, Bengkalis dan Dumai.
"Untuk itu, dukungan dari Pemerintah Provinsi sangat kami harapkan," pungkas Sekda.
Mendengar masukkan dari Pemkab Meranti tersebut, Sekdaprov Riau Yan Prana mengaku akan dijadikan catatan untuk diupayakan realisasinya.(*)
Sumber: Humas Pemkab Meranti