Meranti, Hariantimes.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti rapat koordinasi bersama Tim Gugus Tugas dan Baznas terkait Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di ruang rapat Kantor DPRD, Kamis (09/04/2020) pagi.
Tampak hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Meranti Ardiansyah, Kapolres kepulauan Meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, Kepala Dinas Kesehatan Dr Misri Hasanto Mkes, Camat Tebing Tinggi Rayan Pribadi dan anggota fraksi serta komisi DPRD Kepulauan Meranti.
Ketua DPRD Ardiasnyah mengapresiasi terhadap kerja tim gugus tugas covid-19 dan siap untuk memotong dana pokok pikiran (pokir) dialihkan untuk penanganan Covid-19.
"Sebagai langkah awal dan tahap pertama, kami akan alokasikan pokir untuk penanganan Covid-19. Kita doakan wabah ini cepat berlalu. Tentunya kita berharap penerapan social distancing atau kebijakan pencegahan lainnya bisa dilakukan secara tegas oleh pihak kepolisian. Tetapi tetap diimbangi dengan kearifan lokal. Dan kami akan serius melkukan penganggaran untuk penaganan Covid-19 ini. Tetapi tentunya diimbangi penanganan yang sesuai SOP. Jangan sampai memandai-mandai dalam penerapan kebijakan tersebut," tegas Ardiansyah
Contohnya saja, sebut Ardiansyah, dana pilkada di KPUD dan Bawaslu yang peruntukkan pilkada nanti diminta untuk dikembalikan dulu berapa sisa kegunaannya dan dialihkan ke tim gugus tugas sesuai aturan dan regulasi yang tepat.
Selaku tim gugus tugas Covid-19 Kepulauan Meranti, Dr Misri mengatakan, pihaknya sudah menyisir setiap kegiatan jangan sampai ada double anggaran.
"Kami minta anggota DPRD untuk memantau RAB yang telah kami hitung seperti pembelian APD dan Alat-alat kesehatan yang telah disusun oleh konsultan," katanya.
Terkait aturan juknis dan aturan penyelenggaraan jenazah korban Covid-19, Dr Misri mengatakan, terhadap korban meninggal tentunya menggunakan petunjuk sesuai arahan Kementrian dan WHO.
"Kami sudah mempersiapkan seperti buku petunjuk pedoman penyelenggaraan. Dan kita terus melakukan pendataan termasuk menggunakan Sytem DBT (Data Basis Terpadu) yang cukup ketat. Tetapi masih ada kelemahan sytem tersebut, sehingga perlu kerjasama berbagai pihak seperti kecamatan dan desa untuk melakukan croscek kembali warganya dan menyesuaikan dengan data yang ada di posko Covid-19," katanya.
Sementara Dedi Yuhara Lubis selaku anggota Komisi II menyarankan perlu untuk diantisipasi pelabuhan tikus.
"Dari hasil kita turun ke lapangan terlihat beberapa pelabuhan kecil yang dicurigai tempat msyarakat keluar masuk daerah tidak terpantau. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan," katanya.
Ditambanya lagi, perlu juga tim gugus tugas memperhatikan kawan-kawan wartawan untuk memenuhi informasi publik agar tidak ada simpang siur terkait data.(*)
Penulis : Tengku Harzuin