Pekanbaru, Hariantimes.com - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di ruang rapat Komisi IV, Kamis (25/07/2019) kemarin.
Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV Roni Amriel bersama anggota lainnya. Sementara dari PUPR langsung dihadiri Kepala Dinas PUPR Indra Pomi beserta stafnya.
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel saat membuka hearing dengan Dinas PUPR Pekanbaru di ruang rapat Komisi IV, Kamis (25/07/2019) kemarin.
Ketua Komisi IV Roni Amriel menjelaskan, dari hasil hearing diketahui untuk anggaran penanganan banjir yang ada di dinas PUPR tahun 2020 sangat kecil, yakni Rp2,2 miliar. Jumlah ini diambil dari Rp182 miliar yang diperuntukkan di Dinas PUPR. Dari jumlah tersebut, anggaran terbesar, masih terfokus kepada pusat Perkantoran Tenayan Raya.
"Saya kira, anggaran Rp2,2 miliar sangat mengecewakan masyarakat Kota Pekanbaru. Jelas ini tidak cukup untuk menangani masalah banjir. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru dalam mengatasi banjir di kota ini," tegas Roni kepada wartawan.
.jpg)
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Isa dan Dasman serius mendengarkan penjelasan dari Dinas PUPR tentang anggaran penanganan banjir saat hearing, Kamis (25/07/2019).
Seharusnya, menurut Politisi Golkar ini, dana untuk penanganan banjir lebih besar. Karena persoalan banjir dan dampaknya akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.
"Komisi IV akan bahas lebih lanjut dengan Banggar DPRD Kota Pekanbaru agar persoalan ini jelas kerangka acuannya. Sehingga untuk mengusulkan masterplan banjir dan planning lainnya. Dengan begitu, persoalan banjir yang dihadapi masyarakat dapat teratasi," harapnya.
Anggota Komisi IV Heri Setiawan saat bertanya tentang anggaran penanganan banjir Kota Pekanbaru pada APBD 2020 kepada Dinas PUPR.
Tidak hanya persoalan banjir, persoalan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan hingga saat ini belum bisa teratasi dengan maksimal.
"Anggaran untuk perbaikan jalan yang dianggarkan Rp8,9 miliar juga tidak cukup. Bayangkan, berapa banyak jalan berlobang di Pekanbaru yang belum teratasi. Berapa banyak jalan yang rusak yang tidak layak ditempel dan harus diaspal ulang, belum lagi perbaikan dan pemeliharaan jembatan maka kita nilai tidak cukup," terang Roni lagi.
Suasana hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan Dinas PUPR membahas anggaran tahun 2020 dalam APBD Murni Kota Pekanbaru.
Jadi, kata Roni, dengan anggaran Rp82 miliar tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kota Pekanbaru.
"Harus ditambah dari anggaran Rp182 miliar ini. Harusnya ditambah lagi sekitar Rp55 miliar lagi agar beberapa persoalan bisa teratasi dan terselesaikan. Kalau nantinya anggaran Rp182 miliar masih tetap, maka Pemko Pekanbaru perlu mencari solusi. Apakah memangkas anggaran yang ada di OPD lain, atau adanya penekanan target PAD yang harus dicapai. Kalau tidak tercapai, maka Kota Pekanbaru pada tahun 2020 akan tetap dilanda banjir," sarannya.(*)