YPCR Dihukum Rp27,6 Miliar

Menariknya, putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru 24 Oktober 2018 lalu tersebut, tidak serta merta dipatuhi YPCR.

Hal ini terungkap dalam acara reuni guru pensiunan YPCR di komplex Perumahan Guru Cendana Rumbai, Selasa (30/04/19).

Ketua Forum Pensiunan Guru dan Karyawan Cendana CK Sitepu mengungkapkan, pengebirian hak guru tersebut meliputi kebijakan sepihak yang dilakukan oleh menejemen YPCR.

Dimana, Yayasan yang didirikan dan disponsori oleh PT CPI/Chevron tersebut, merubah Asuransi Pensiunan JHT menjadi Asuransi Saving Plan dan dugaan penggelapan Tunjangan Hari Tua (THT) yang berasal dari bantuan walimurid. Akibat kebijakan YPCR tertanggal 1 Juli 2006 tersebut, para pensiunan guru melarat di hari tua mereka. 

Tak hanya itu, ide mulia pengurus YPCR sebelumnya yang memberikan jaminan sosial bagi para guru dan karyawan berupa program rumah karyawan yang dicanangkan tahun 1994, justru ditipu mentah-mentah oleh pihak menejemen YPCR yang baru.

Terkait kekurangan pembayaran hak kepensiunan 85 orang guru dan karyawan dàlam program JHT itu, PHI Disnakerduk Riau memerintahkan YPCR membayar Rp 27,6 miliar. Akan tetapi putusan tersebut tidak membuat YPCR patuh.

Menyikapi hal itu, PN Pekanbaru mengirimkan berkas perkara nomor 15/Kas/G/2018 /PHI.Pbr Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr tersebut ke Mahkamah Agung RI pada 15 April 2019.

Untuk itu para pensiunan dan Karyawan Cendana ini, meminta perhatian menejemen PT Chevron, Kemendikbud dan Mahkamah Agung RI khususnya penegak hukum, agar bertindak jujur dan adil, ucap CK Sitepu. 

Dikonfirmasi terpisah, Ketua YPCR H. Syahriwal SE yang dikonfirmasi via selularnya, mengaku tengah berada di Jakarta.

"Saya lagi mengendarai mobil ni. Saya lagi di Jakarta. Nanti aja hubungi lagi", ucapnya singkat.(fin)