Jakarta, Hariantimes.com - Dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Komite II DPD RI di Jakarta, pada Selasa (26/08/2025), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsu Riau, Abdul Hamid menyampaikan aspirasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak terkait pengoperasian Pelabuhan Tanjung Buton oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Samudera Siak.
Rapat yang difasilitasi oleh Komite II DPD RI ini membahas berbagai isu strategis sektor transportasi nasional. Kehadiran Wamenhub Suntana memberikan kesempatan bagi para senator untuk berdialog langsung dan menyampaikan permasalahan yang terjadi di daerah pemilihannya masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid secara resmi mendorong agar izin pengoperasian pelabuhan strategis itu kembali diberikan kepada BUP PT Samudera Siak, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Siak.
“Atas nama masyarakat dan Pemkab Siak, kami menyampaikan aspirasi yang sangat penting agar pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton dapat dikembalikan kepada BUMD setempat, yaitu PT Samudera Siak. Pelabuhan ini adalah urat nadi perekonomian masyarakat Siak, dan pengelolaan oleh BUMD akan memastikan manfaat ekonominya berputar untuk pembangunan daerah,” ujar Abdul Hamid dalam paparannya.
Hamid menegaskan, pengelolaan oleh BUMD akan lebih progresive dalam merespons kebutuhan lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak.
Sebagai bentuk dukungan konkret, dalam rapat tersebut Abdul Hamid menyerahkan langsung seluruh berkas permohonan perpanjangan sewa pengoperasian Pelabuhan Tanjung Buton kepada Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Penyerahan dokumen ini menjadi langkah penting untuk mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan di tingkat kementerian.
“Hari ini saya tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menyerahkan secara langsung berkas permohonan dari Pemkab Siak kepada Bapak Wakil Menteri. Kami berharap Kemenhub dapat mempertimbangkan permohonan ini dengan melihat dampak positif yang lebih luas bagi daerah,” tambahnya.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyambut baik dialog tersebut dan menerima berkas yang disampaikan oleh Senator Abdul Hamid. Ia berjanji akan menindaklanjuti dan mengkaji permohonan dari Pemkab Siak tersebut secara komprehensif.
“Kami apresiasi masukan dan aspirasi yang disampaikan. Berkas yang telah diterima akan kami pelajari lebih mendalam, tentunya dengan mempertimbangkan aspek regulasi, ketersediaan anggaran, teknis operasional, dan tentunya yang terbaik untuk kemajuan daerah dan negara,” ujar Suntana menanggapi.
Dalam Kesempatan tersebut, mantan Jurnalis senior di Riau itu juga menyampaikan aspirasi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir terkait pengelolaan Bandara Tempuling dan Pelabuhan Samudera di Inhil.(*)