Waspada Killing Ground Terhadap Presiden Prabowo sebagai Sang Presiden

Oleh: Benz Jono Hartono (Praktisi Media Massa)

ADA satu hal yang patut menjadi perhatian serius dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai Istana berubah menjadi “killing ground” politik bagi kepemimpinan Presiden sendiri.

Killing ground dalam konteks politik bukan berarti kekerasan fisik. Ia dapat berbentuk perang opini, pembusukan citra, sabotase kebijakan, konflik kepentingan, kebocoran informasi, permainan birokrasi, pemecahan rantai komando, sampai penciptaan kesan bahwa Presiden tidak mampu mengendalikan pemerintahannya sendiri.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang diuntungkan apabila pemerintahan Prabowo terlihat lemah, gaduh dan tidak efektif?

RANTAI KOMANDO JANGAN SAMPAI TERPECAH

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Karena itu, efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada soliditas rantai komando.

Ketika perintah Presiden berhenti di tengah jalan, diterjemahkan berbeda-beda, atau bahkan tidak dijalankan secara konsisten, maka persoalannya bukan sekadar persoalan administrasi.

Itu bisa menjadi tanda adanya problem serius dalam sistem komando pemerintahan.

Lebih berbahaya lagi apabila terjadi fragmentasi antara lingkaran kekuasaan, siapa yang loyal kepada Presiden, siapa yang loyal kepada kepentingan kelompok, dan siapa yang lebih loyal kepada jaringan kekuasaan lama.

Presiden harus mengetahui dengan jelas, siapa yang bekerja untuk Presiden, siapa yang bekerja untuk institusi, dan siapa yang bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri.

JANGAN BIARKAN PRESIDEN DIKAITKAN DENGAN DUNIA PREMANISME

Salah satu bentuk “killing ground” politik yang paling berbahaya adalah ketika nama Presiden terus-menerus dikaitkan dengan sosok, jaringan, atau sepak terjang organisasi yang memiliki citra premanisme.

Dalam politik modern, persepsi publik sangat menentukan. JIka Presiden terus ditempatkan dalam narasi seolah-olah berada di belakang kelompok-kelompok tertentu, maka yang rusak bukan hanya nama individu, tetapi juga legitimasi moral dan politik pemerintahan.

Karena itu, Presiden harus menjaga jarak yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan, intimidasi, tekanan massa, maupun organisasi informal yang dapat menimbulkan persepsi bahwa negara dikendalikan oleh kekuatan nonkonstitusional.

Negara harus berdiri di atas hukum, bukan di atas ketakutan.

SABOTASE BIROKRASI MUSUH YANG TIDAK SELALU TERLIHAT

Ancaman terbesar sebuah pemerintahan terkadang bukan berasal dari demonstrasi di jalan.

Ia justru dapat muncul dari meja birokrasi.

Perintah yang diperlambat.

Kebijakan yang dipelintir.

Program yang tidak dilaksanakan.

Informasi yang tidak sampai kepada Presiden.

Laporan yang dibuat terlalu manis atau terlalu buruk.

Anggaran yang tidak bergerak.

Dan keputusan yang sengaja dibuat berputar-putar.

Inilah bentuk sabotase politik yang paling sulit dibuktikan karena semuanya dapat terlihat seperti kesalahan administratif biasa.

Jika pola tersebut terjadi secara sistematis, Presiden perlu memiliki mekanisme evaluasi yang mampu membedakan antara ketidakmampuan, kelalaian, konflik kepentingan, dan tindakan yang memang disengaja.

OLIGARKI DAN KEPENTINGAN EKONOMI

Presiden juga harus berhati-hati terhadap potensi benturan kepentingan antara kebijakan negara dan kepentingan kelompok ekonomi.

Oligarki, dalam pengertian jaringan kekuasaan yang menggabungkan kekuatan politik dan ekonomi, dapat menjadi persoalan apabila kepentingan kelompok lebih dominan daripada kepentingan rakyat.

Namun tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu tidak boleh hanya berdasarkan asumsi.

Harus ada bukti, data, aliran kepentingan dan fakta yang dapat diuji.

Justru karena itulah Presiden membutuhkan sistem transparansi dan pengawasan yang kuat.

Presiden tidak boleh menjadi sandera kelompok mana pun.

Bukan sandera partai.

Bukan sandera pengusaha.

Bukan sandera birokrat.

Bukan sandera kelompok kepentingan.

Dan bukan pula sandera jaringan politik masa lalu.

ELITE GLOBAL DAN PERMAINAN GEOPOLITIK

Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam, pasar domestik, posisi geografis dan jumlah penduduk yang sangat strategis.

Karena itu, kepemimpinan Indonesia selalu berada dalam lingkungan geopolitik yang kompleks.

Berbagai kekuatan internasional tentu memiliki kepentingan terhadap Indonesia.

Tetapi jangan semua persoalan domestik kemudian disederhanakan sebagai operasi “elite global”.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan Indonesia dibuat berdasarkan kepentingan nasional.

Presiden harus memiliki kemampuan membaca tekanan dari luar sekaligus memastikan bahwa keputusan negara tidak dibajak oleh kepentingan siapa pun.

RING 1 DAN RING 2 HARUS MENJADI BENTENG, BUKAN PINTU MASUK

Lingkaran terdekat Presiden merupakan wilayah yang sangat strategis.

Ring 1 dan Ring 2 seharusnya menjadi benteng pertama yang menjaga Presiden dari informasi palsu, konflik kepentingan, manipulasi dan permainan politik.

Bukan sebaliknya.

Jika orang-orang terdekat Presiden saling berkompetisi, saling menyandera informasi, atau membawa kepentingan kelompok masing-masing ke dalam Istana, maka Presiden akan menghadapi persoalan serius.

Presiden bisa saja mendapatkan banyak informasi, tetapi tidak mendapatkan kebenaran informasi.

Dan dalam pemerintahan, informasi yang salah dapat menghasilkan keputusan yang salah.

KILLING GROUND ITU BISA DIBANGUN DARI DALAM

Karena itu, istilah “killing ground” harus dipahami sebagai peringatan politik.

Sebuah pemerintahan tidak selalu dijatuhkan dengan kudeta.

Pemerintahan juga bisa dilemahkan perlahan-lahan melalui:

pembusukan citra, konflik internal, pemecahan rantai komando, sabotase birokrasi, perang kepentingan ekonomi, kebocoran informasi, manipulasi opini publik dan kegagalan komunikasi politik.

Jika semuanya terjadi bersamaan, rakyat akhirnya dapat melihat satu kesimpulan,

“Presidennya tidak mampu mengendalikan keadaan.”

Padahal bisa saja persoalannya bukan pada Presiden semata, melainkan pada mesin kekuasaan di sekelilingnya.

PRABOWO HARUS MEMIMPIN, BUKAN DIPIMPIN

Presiden Prabowo Subianto memiliki mandat konstitusional untuk memimpin pemerintahan.

Karena itu, kekuatan utama Presiden bukan hanya keberanian politik, tetapi juga kemampuan memastikan bahwa seluruh mesin pemerintahan bergerak dalam satu arah.

Presiden membutuhkan orang-orang yang loyal kepada negara dan konstitusi, bukan sekadar loyal kepada pribadi.

Presiden membutuhkan birokrasi yang profesional, bukan birokrasi yang bermain politik.

Presiden membutuhkan informasi yang jujur, bukan informasi yang sudah disaring berdasarkan kepentingan kelompok.

Dan Presiden membutuhkan lingkaran kekuasaan yang menjadi benteng kepemimpinan, bukan justru menjadi pintu masuk bagi konflik kepentingan.

WASPADA, TAPI JANGAN PARANOID

Peringatan terhadap kemungkinan adanya komplotan lama, infiltrasi, sabotase atau permainan oligarki harus ditempatkan dalam kerangka kewaspadaan demokratis, bukan paranoia politik.

Setiap dugaan harus diuji.

Setiap tuduhan harus dibuktikan.

Setiap pelanggaran harus diproses berdasarkan hukum.

Dan setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuatnya.

Sebab negara tidak boleh dikelola berdasarkan bisikan.

Negara harus dikelola berdasarkan konstitusi, hukum, data, akal sehat dan kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, tantangan terbesar Presiden Prabowo bukan hanya menghadapi lawan politik yang berada di luar pemerintahan.

Tantangan yang jauh lebih berat adalah memastikan bahwa tidak ada kekuatan di dalam lingkaran kekuasaan yang secara sadar ataupun tidak sadar mengubah Istana menjadi killing ground bagi Presiden sendiri.

PRABOWO HARUS MEMASTIKAN SATU HAL

"JANGAN SAMPAI ADA YANG MEMBUAT PRESIDEN MENJADI TAMU DI RUMAH KEKUASAANNYA SENDIRI.”

Karena ketika rantai komando terpecah, birokrasi tidak solid, kepentingan ekonomi terlalu dominan, komunikasi politik kacau dan lingkaran terdekat kehilangan integritas, maka yang pertama kali menjadi korban bukan hanya Presiden.

Yang menjadi korban adalah negara dan rakyat Indonesia.(*)