Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Kompol Panusunan Hutasoit: Kami Pastikan Tidak Ada Lagi APK

Dumai, Hariantimes.com - Masa tenang adalah waktu krusial untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi pemungutan suara dengan bijak.

Untuk itu, pentingnya komitmen bersama untuk menjaga netralitas dan ketertiban selama proses Pilkada.

"Kami pastikan tidak ada lagi Alat Peraga Kampanye (APK) atau aktivitas kampanye yang melanggar aturan," ujar Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton melalui Waka Polres Dumai, Kompol Henryanto Panusunan Hutasoit SH SIK MM dalam sambutannya pada Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) menjelang Pilkada Serentak 2024 di Kota Dumai, Selasa (24/11/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Dumai, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Dumai Timur, ini bertujuan menciptakan situasi aman dan tertib selama masa tenang hingga hari pemungutan suara.

Kompol Henryanto menekankan, sinergi antara aparat keamanan dan stakeholder lain menjadi kunci keberhasilan pengawasan masa tenang.

"Kami bekerja sama dengan Bawaslu, TNI dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan proses penertiban berjalan lancar tanpa hambatan," jelasnya sembari juga meminta semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk mematuhi aturan yang berlaku.

"Penertiban APK bukan hanya tugas kami, tetapi juga tanggung jawab bersama. Kami mengimbau kepada tim sukses dan calon kepala daerah untuk menghormati masa tenang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat," imbaunya.

Dalam apel yang dihadiri berbagai instansi, Kompol Henryanto menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan seluruh pasukan yang terlibat.

"Kehadiran saudara-saudara di sini menunjukkan komitmen kita bersama untuk menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan bebas dari pelanggaran hukum," katanya.

Kegiatan apel dilanjutkan dengan pelepasan pasukan penertiban APK di sejumlah titik Kota Dumai. Kompol Henryanto mengingatkan agar personel yang bertugas selalu mengutamakan pendekatan persuasif.

"Kami instruksikan semua pasukan untuk bertindak dengan humanis dan profesional. Penertiban harus dilakukan tanpa menimbulkan konflik di masyarakat," tegasnya.(*)