Jakarta, Hariantimes.com - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dimulai sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021.
Apresiasi yang sama juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/02/2021).
Langkah tersebut dinilai sebagai sikap antisipatif agar kasus karhutla di Riau dapat ditanggulangi dengan baik.
"Di Riau juga ada aplikasi yang dikembangkan Polda Riau (Aplikasi Lancang Kuning) yang dapat memantau karhutla sampai ke tingkat bawah," puji Presiden yang didampingi Wapres KH Ma'ruf Amin, Menteri LHK Siti Nurbaya dan sejumlah menteri lainnya.
Presiden mengapresiasi kinerja semua pihak yang telah bahu-membahu mengantisipasi karhutla sehingga kasus karhutla tahun 2020 bisa turun sampai 80 persen.
Namun Presiden mewanti-wanti jangan sampai terjadi kasus karhutla seperti tahun 2015 dan 2019, dimana kasus karhutla sangat tinggi.
Tahun 2015 setidaknya luas hutan yang terbakar mencapai 2,6 juta hektar. Sementara 2019 lebih dari 1,5 juta hektar.
Pada kesempatan itu Presiden kembali menegaskan aturan main terkait karhutla ini.
Dimana bila di suatu daerah terjadi karhutla yang meluas dan tidak tertangani dengan baik, maka Kapolda, Kapolres, Danrem dan Dandim setempat akan dicopot dari jabatannya.
"Aturan mainnya masih seperti dulu. Seperti yang pernah saya sampaikan pada 2016 lalu," tegas Presiden seraya mengingatkan Panglima TNI dan Kapolri untuk tidak segan-segan mengambil tindakan tegas dan terukur.
Dalam rapat tersebut, selain dihadiri Gubernur Riau Syamsuar dan Bupati Siak, juga hadir Kapolda Riau dan Danrem 031 Wirabima.
Nampak juga hadir Gubernur Sumsel, Gubernur Kalbar dan Gubernur Kalteng.
Pada kesempatan yang sama, Gubri Syamsuar mengaku sangat bersyukur karena selama tahun 2020 Riau boleh dikatakan bebas karhutla.
Kondisi yang baik seperti ini harus tetap dipertahankan. Itu sebabnya Riau sejak awal sudah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
"Beban kita sebenarnya sangat berat, karena di samping berjuang melawan wabah Covid-19, Riau juga dihadapkan pada kasus karhutla," ulasnya.
Namun dengan kerjasama dan sinergi semua pihak, Gubri optimis Riau bisa bebas karhutla sebagaimana tahun 2020 lalu.(*)