Teluk Kuantan, HarianTimes.com - Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD Tahun Anggaran 2019 ditunda.
Dimana sesuai agenda rapat sebelumnya, sidang paripurna yang seharusnya dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Zulhendri dijadwalkan pada Jumat (3/7/2020) pukul 9.30 WIB. Namun, akibat dari ketidakhadiran 3 pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) Kuantan Singingi (Kuansing), yakni Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah kembali dijadwalkan pada Senin (6/7/2020) nantinya.
Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra kepada awak media mengatakan, bahwa dengan dibatalkannya sidang paripurna ini karena tidak hadirnya Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah (Sekda). “Rapat paripurna ini tepaksa ditunda, karena kawan kawan dewan tidak sepakat berdasarkan mekanisme,” jelas Andi Putra.
Ketidakhadiran ketiga pimpinan daerah itu, lanjut Andi, menurut keterangan dari Asisten III Agus Mandar karena Bupati menghadiri acara di Jakarta, yaitu Penandatanganan MoU dengan Kementerian LHK RI dan Wakil Bupati sedang Dinas Luar ke Pekanbaru. Sementara Sekda sedang menjalankan isolasi mandiri terkait Covid-19.
“Jadi sidang kita tunda dengan hasil musyawarah bersama dengan anggota dewan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PKS-Hanura, Syafril dalam rapat paripurna tertunda yang juga dihadiri Ketua DPRD Andi Putra, Waka l Zulhendri, Waka ll Juprizal, Plt Sekwan H Wariman DW, sejumlah Anggota DPRD, para Asisten, Kepala OPD, Forkopimda, dan Camat Se Kuantan Singingi serta tamu undangan lainnya, ia mengatakan bahwa hal seperti ini tidak boleh terjadi.
"Setidaknya, rapat paripurna itu seharusnya dihadiri salah satu dari orang bertiga itu, kalau tidak bisa Bupati, kalau tidak bisa Wakil ya Pak Sekda. Kan, Agenda di DPRD banyak," kata Syafril.
“Dengan di tundanya Sidang Paripurna hari ini, semua agenda DPRD terpaksa dijadwal ulang kembali,” tandas Syafril, dengan raut wajah agak kecewa.*