Jakarta, Hariantimes.com - Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti belum menindaklanjuti langkah-langkah yang diinstruksikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Salah satunya pengintegrasian aplikasi E-Program ke E-Planing yang harus ditindaklanjuti segera.
Agar hal itu dapat berjalan maksimal, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi langsung menggelar pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (17/01/2020).
Pertemuan antara Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan MSi dan Menpan-RB Tjahyo Kumolo itu fokus membahas masalah peningkatan pelayanan publik melalui penerapan E-Goverment.
Kepada Menteri Tjahyo, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi melaporkan dan berkonsultasi mengenai sejumlah permasalahan terutama mengenai dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dan dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemkab Meranti.
Bupati menyampaikan, Pemkab Kepulauan Meranti sangat berkomitmen meningkatkan kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, khususnya di bidang pelayanan Publik melalui penerapan E-Goverment.
"Ini sangat penting untuk disegerakan tindaklanjutnya oleh OPD agar nilai dokumen SAKIP kita semakin baik. Kemenpan juga terus memantau kualitas kinerja secara elektronik (e-quality). Salah satunya melalui evaluasi dokumen SAKIP," ujar Bupati usai pertemuan.
Dalam diskusi tersebut, Menpan Tjahjo Kumolo memberi saran kepada Bupati untuk memacu kembali semua sasaran yang telah ditetapkan.
"Menpan juga meminta kita untuk melakukan penilaian secara ketat terhadap kinerja kepala OPD," tambahnya.
Selanjutnya, Bupati sangat berharap tahun ini nilai SAKIP Meranti dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Agar hal ini dapat terwujud, dirinya akan mengevaluasi para pejabat di lingkungan OPD yang nilai SAKIP-nya tidak kunjung membaik.
"Dari dokumen SAKIP, kita dapat menilai kemampuan dan kualitas kinerja OPD. Dokumen SAKIP ini merupakan intergrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. Ini kan perlu selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan," jelas Irwan.
Dalam pertemuan yang berlangsung cukup akrab dan komunikatif tersebut, juga dibahas progres tahapan penerimaan CPNS dan upaya peningkatan kualitas SDM pegawai.(*)
Penulis: Tengku Harzuin