Pekanbaru, Hariantimes.com - Terkait kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla), banyak informasi yang tidak diketahui publik.
Karena itu, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla sudah selayaknya memiliki juru bicara (jubir) yang mampu menyampaikan informasi terkait kondisi terkini yang terjadi di lapangan.
"Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 pasal 10 ayat 1 sangat jelas disebutkan, bahwa badan publik itu wajib menyampaikan informasi secara serta merta. Maksudnya, sebuah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, wabah penyakit dan sejenisnya," papar Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau Zufra Irwan SE kepada media, Rabu (31/07/2019).
Zufra menyarankan agar dibentuknya tim khusus, baik itu dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim Satgas Karhutla, atau dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang akan menyampaikan informasi secara komprehensif.
"Semua orang harus tahu kondisi terkini. Silakan bentuk dari pihak mana saja yang mengetahui informasi secara jelas terkait karhutla," katanya.
Ketua KI Riau ini juga menyarankan adanya sinergitas dari berbagai sektor untuk menangani karhutla. Karena tidak fair jika apapun permasalahan menyalahkan Gubernur Riau, sementara ada pihak khusus yang menangani kasus tersebut.
"Banyak bidang harus tergabung. Tidak semua urusan gubernur. Ini tidak, sedikit-sedikit malah menyalahkan Gubernur. Lalu bupati dan walikota yang daerahnya jadi sumber bencana karhutla ngapain aja, apa progresnya," ucap Zufra.
Selanjutnya, Zufra juga mengimbau kepada kepala daerah yang daerahnya terkena bencana karhutla agar cepat tanggap.
"Mesti ada informasi dari daerah secara terpadu. Kalau tidak yang munculkan hoaks. Atau menyalahkan gubernur," tukas Zufra.
Di daerah yang menjadi biang kebakaran lahan itu, lanjut Zufra, ada bupati, walikota, kapolres, dandim, danramil, kapolsek hingga kepala desa.
"Yang di lapangan ini juga harus dikejar sumber informasinya. Tidak fair semua tertuju ke gubernur," pungkasnya.(*)
Editor : Zulmiron