Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau (Kanwil Kemenkum Riau) mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 secara virtual di Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkum Riau pada Jumat (03/10/2025).
Acara virtual ini juga diikuti Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perwakilan Kementerian HAM di Riau serta jajaran Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat/pegawai Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dari tiga kementerian yang baru bertransformasi tersebut.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dean Satria hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan dan juga Kakanwil Ditjen Imigrasi Riau Agung Prianto.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, dilanjutkan dengan sambutan Anggota I BPK RI.
BPK RI melalui Nyoman Adhi Suryadnyana selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di antaranya memperoleh opini atas laporan keuangan Kemenkumham yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali berturut-turut sejak 2009-2024. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dengan rekomendasi yakni sebesar 91,38 persen.
Puncak acara adalah penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dari Anggota I BPK RI kepada Menteri Hukum, Menteri HAM dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Acara juga mencakup penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK RI, atas sinergitas dalam proses pemantauan penggunaan keuangan negara selama ini.
Menkum juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja kerasnya selama ini sehingga Kemenkumham mendapat opini WTP 16 kali berturut-turut, dan akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Kementerian Hukum kedepannya dengan lebih baik dan efisien.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan juga menyampaikan komitmennya terkait kegiatan ini dari tempat terpisah.
"LHP BPK ini adalah cerminan dari tata kelola keuangan kita. Kemenkum Riau, kami berharap kita dapat berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap temuan atau rekomendasi BPK demi mewujudkan pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel, transparan dan efisien. Ini adalah wujud nyata dari tanggung jawab kita sebagai aparat negara," tegas Rudy Hendra Pakpahan.
Keikutsertaan bersama ini menunjukkan sinergi kuat antar unit kerja di Riau dalam mendukung upaya pemerintah pusat untuk mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan negara.(*)