BENGKALIS, Hariantimes.com - Keberadaan hutan mangrove di pulau Bengkalis semakin terancam punah. Pasalnya, para pengusaha berlomba-lomba membuka lahan yang berdekatan dengan laut untuk usaha tambak udang.
Berdasarkan hasil yang dirangkul tim media kepada salah satu pemilik lahan telah Mengakui Lahan tersebut, telah dijual berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah dengan Nomor : SKRP- PT/X/2020 yang diterbit kan oleh Kepala Desa Penebal Muhammad Saimin pada Tanggal 13 Oktober 2020 .
Saat ini, lahan yang awalnya ada tegakan pohon mangrove yang sudah dewasa tersebut, sudah rata dan hanya menyisakan bekas jejak alat berat untuk membabat kayu dan hutan mangrove, yang lokasinya tidak jauh dari bibir pantai.
Dari pantauan di lapangan pada, Kamis (6/7//2023) lalu, wartawan mencoba mengecek keberadaan lahan yang diduga akan dijadikan usaha tambak udang di Desa Penebal, tepatnya di Jalan Pusara III. Memasuki areal yang digarap, berjarak sekitar 3 kilometer dari ruas Jalan Lingkar Bengkalis.
Tampak dari dekat, kondisi lahan sudah rata. Ratusan batang mangrove, yang awalnya asri, kini sudah porak poranda, menyisakan ranting-ranting kecil. Tidak ada lagi kicauan burung terdengar disekitar lokasi, tidak terdengar lagi erangan monyet liar. Yang terdengar hanya patahan ranting dan suara mesin pompong nelayan.
Di lokasi, areal lahan yang digarap sudah rata dan menyisakan ranting-ranting, serta bekas patahan pohon mangrove. Tidak satupun terlihat rumah atau gubuk-gubuk kayu milik warga. Namun, arah menuju bibir pantai, pohon bakau bertumbangan.
Di sisi sepadan lahan, ditanami pohon sawit dan pinang yang tumbuh subur serta mendekati masa panen. Masuk lahan yang mangrove nya dibabat, harus melewati bodi jalan tanah, yang baru dibuat dan dibersihkan.
Sedangkan dari informasi di lapangan, lahan seluas 12 hektar tersebut sudah dibeli oleh salah seorang oknum pengusaha Bengkalis. Rencananya, lahan itu akan dijadikan kolam tambak udang Vaname, yang saat ini lagi menggeliat di negeri junjungan Bengkalis.
“Ya, lhan itu rencananya mau digarap untuk pembuatan tambak udang lagi. Lahannya 12 hektar dan di sana diterbitkan surat atas kepemilikan warga desa dan dijual kepada pengusaha. Tapi saya tidak tau siapa pembelinya,” ujar Ayan, salah seorang warga yang dijumpai di lokasi perambahan hutan mangrove.
Sementara itu, anggota BPD Penebal, Nuzul Hidayat saat ditemui wartawan, enggan untuk berkomentar banyak, soal lahan tersebut. Pasalnya, lahan itu merupakan kawasan dan memang ada sebanyak 7 surat yang sudah dimiliki warga. Akan tetapi, status tanah itu tidak diketahui riwayat suratnya dari mana.
Ia mengatakan, terkait rencana usaha tambak udang ini, pihak pemerintah desa juga tidak pernah menginformasikan kepada BPD. Kemudian lagi, riwayat lahan juga tidak jelas statusnya, karena menurut informasi ada sebagian kawasan hutan penyangga atau hak pengelolaan, bukan hak milik.
“Saya sudah tanyakan kepada semua anggota BPD di Penebal. Semuanya tidak mengetahuinya. Memang baru-baru ini ada petugas KLHK turun ke lokasi dan menyetop aktivitas alat berat yang membabat lahan dan mangrove,” ujar Nuzul.
Sementara itu, Kepala Desa Penebal Muhammad Saimin yang dijumpai di Kantornya sedang tidak berada di tempat dan Riaupos.co sempat menjumpai Sekdesnya dan mengatakan kedes sedang keluar.
"Kades keluar, saya pun tak tau kenana beliau pergi," ujar Sekdes Penebal Endang Sri Wahyuni, yang juga anak kandung Kades.
Namun ketika dihubungi wartawan melalui telepon selularnya, menyikapi adanya upaya pembabatan kawasan hutan Mangrove di desanya. Saimin mengakui, luas lahan yang dikeluarkan surat hanya sekitar 7 hektar dan, tidak sampai 12 hektar yang direncanakan.
Ia mengatakan, luas lahan 7 hektar memiliki surat kepemilikan yang diterbitkan desa berupa surat keterangan tanah (SKT). Akan tetapi, sisanya itu tidak mencukupi untuk pembangunan kolam tambak udang., sehingga kegiatannya dihentikan atau tidak jadi terlaksana.
"Ya, karena itu yang digarap kawasan hutan, maka saya tak berani menerbitkan suratnya, saya minta mereka mengurus langsung ke Kementerian LHK," ujarnya.
Awalnya, Muhammad Saimin tidak mengakui adanya rencana penebangan lahan berisikan ratusan batang Mangrove itu. Tetapi, setelah didesak atas sumber informasi dan cek ke lokasi. Saimin mengakui, jika lahan itu ada pemiliknya.
“Lahan itu hanya 7 hektar yang ada surat. Menyebutkan tiga nama pemilik yang merupakan warganya. Tapi saya tidak tahu apakah tanah itu telah dijual mereka atau bagaiamana, lalu siapa yang beli saya juga tidak mengetahui. Cuma waktu mengukur memang saya ada di sana,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KPH DLHK) Riau di Bengkalis Muhammad Fadli, yang dikonfirmasi terkait perambahan hutan, Senin (10/7/2023) mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan di lapangan.
"Ya, kita sedang melakukan penyelidikan di lapangan, kalau memang terbukti, maka kita minta untuk dihentikan," ujarnya
Ia menyebutkan, saat ini para pengusahan yang membuka tambak udang dengan memanfaatkan kawasan hutan produksi terbatas dan juga HPL sangat banyak. Makanya, pihak KPH meminta agar mereka sebelum membuka lahan HPT dan HPL dapat berkoordinasi terlebih dahulu, sehingga tidak merusak hutan mangrove.(*)