Jakarta, Hariantimes.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI ) harus terus berkembang dengan baik untuk memajukan pertanian di Indonesia.
Jika kebijakan pemerintah tidak memihak terhadap petani HKTI harus teriak. Karena itu, HKTI harus mampu mengkonsolidasikan organisasi sampai kelompok tani dan petani.
"HKTI harus kritis jika kebijakan pemerintah tidak memihak terhadap petani," pesan Ketua Umum HKTI, Jenderal TNI (Purn) DR Moeldoko SIP pada pelantikan tiga DPD HKTI di Jakarta, Jumat (04/02/2022).
Tiga DPD HKTI yang dilantik tersebut masing-masing HM Wardan (Bupati Indragiri Hilir) sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI ) Provinsi Riau, DPD HKTI Provinsi Babel dan DPD HKTI Kalimantan Utara.
Dikatakan Moeldoko, HKTI tidak memiliki anggaran dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena itu HKTI di daerah harus mampu mengkonsolidasikan organisasi untuk membangun petani yang tangguh dan sejahtera.
Moeldoko juga menegaskan, DPD HKTI yang baru dilantik agar benar serius membantu petani di daerah.
Pada kesempatan itu, Moeldoko juga mengkritisi realisasi bantuan KUR untuk petani yang realisasinya secara nasional masih sangat rendah. Karena itu, HKTI diminta untuk segera mengkonsolidasikan masalah ini.
"Bangun kerjasama, komunikasi dan kekuatan seluruh komponen agar benar-benar mampu membantu petani," kata Moeldoko sembari juga mengingatkan HKTI untuk segera bersinergi dengan pemerintah.
"Petani tidak butuh atribut. Petani tidak butuh bendera, tapi petani memerlukan kemudahan seperti pupuk, bibit dan pengairan. Bahkan ketika sampai saat masa panen. Ini perlu kehadiran HKTI. Mereka perlu jalan keluar agar mereka bisa mampu mendapatkan hasil yang maksimal," ujar Moeldoko.
Untuk Ketua DPD HKTI yang baru saja dilantik, Moeldoko berpesan agar terus mengembangkan pertanian di setiap daerahnya supaya pertanian di Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain.
"Kami berharap dengan pemimpin baru bisa membawa kebaikan dan perubahan bagi HKTI dan keberkahan bagi para petani di wilayah masing-masing," ungkapnya.
Bahkan, Moeldoko juga memberikan Pekerjaan Rumah (PR) terhadap HKTI untuk segera memulai melakukan pembinaan, bimbingan bahkan pendampingan agar segera terwujud petani digital dengan seluruh aspeknya.
Sementara Bupati Inhil selaku Ketua DPD HKTI Provinsi Riau HM Wardan usai dilantik menyampaikan, DPD Riau memiliki visi dan misi dalam mewujudkan kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan di Riau. Hal ini untuk menopang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional
Wardan juga mengungkapkan, dalam mengembangkan pertanian di Riau akan berkolaborasi dengan semua pihak
“Kalau bersama mengelola pertanian, tentu akan menyukseskan visi dan misi HKTI,” katanya. (*)