TELUK KUANTAN, HarianTimes.com - Masyarakat Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat (LTD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau segel Kantor Kepala Desa sebagai wujud penolakan warga terhadap Penjabat (Pj) Kepala Desa Sikijang yang baru saja dilantik Bupati Kuansing Andi Putra SH MH pekan lalu di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuansing.
Padahal, belum lagi Pj Kades Sikijang Muhammad Rizal sesuai yang dilantik Bupati Kuansing Andi Putra SH MH menapakan kakinya di Kantor Kepala Desa Sikijang tersebut. Penolakan warga tersebut bukan tanpa alasan yang jelas, namun hal ini dilakukan karena dinilai masyarakat akan merugikan Desa Sikijang ke depannya.
Aksi penyegelan Kantor Kepala Desa yang dilakukan warganya sendiri itu, Senin (05/07/2021) sebagai tindaklanjut dari penolakan yang dinyatakan warga terhadap Pj Kades, dan aksi warga tidak hanya sampai disitu saja, warga yang menolak Pj Kades tersebut juga melakukan penandatanganan bersama sebagai bukti penolakan yang akan diserahkan kepada Bupati Kuansing Andi Putra SH MH nantinya.
Meski kala itu hujan turun membasahi bumi, dan membuat kubangan lumpur karena kondisi jalan di desa tersebut belum juga kunjung diaspal hingga detik ini, namun semangat warga untuk melakukan aksi tetap begitu antusias dalam melakukan aksi tersebut.
Tokoh Masyarakat Sikijang, Martunus saat dikonfirmasi HarianTimes.com pada Senin (05/07/2021) siang, usai hujan mereda mengatakan bahwa penolakan ini sudah menjadi keputusan bersama, dimana Pj Kades Sikijang yang ditunjuk Bupati Kuansing itu bukanlah warga atau berasal dari Desa Sikijang.
"Yang pastinya, kalau tidak kita tolak, secara administrasi masyarakat akan kesulitan, karena desa ini merupakan desa terisolir jauh dari pusat kecamatan, kemudian kondisi jalan yang sangat belum memadai, pertama sekali belum diaspal, dengan kondisi ini masyarakat akan kesulitan untuk berhubungan atau saat membutuhkan Kepala Desa yang merupakan bukan putra Sikijang," tegas Tokoh Masyarakat.
Sementara putra daerah Sikijang masih banyak yang dianggap mampu dan layak menjadi Panjabat (Pj) Kepala Desa untuk memimpin Desa Sikijang tersebut, tegas Tokoh Masyarakat Sikijang.
"Banyak kendala akan terjadi jika pemimpin Desa Sikijang bukan berasal atau berdomisili di Desa Sikijang ini. Contohnya, susah dalam pengurusan KTP, KK dan lain sebagainya. Belum lagi dengan urusan lainnya, tentu kami sangat menolak hal ini, dan seharusnya kami lah yang menentukan pemimpin kami tersebut," tegas Martunus.
Sementara itu Tokoh Adat Desa Sikijang, Jamari juga menegaskan bahwa yang menjadi pimpinan di Desa Sikijang haruslah anak cucu kemenakan yang merupakan putra Sikijang ini sendiri.
"Kami sangat setuju pemimpin kami adalah orang Sikijang, bukan yang berasal dari luar desa kami. Kalau pemimpin kami dari luar, tentu masyarakat akan sangat kesulitan, dan semuanya akan terkendala," tegas Jamari.
Kalau untuk program pemerintah, sambung Jamari, kami sangat mendukung. "Tapi kalau untuk pemimpin kami, harus orang Sikijang," tegasnya.
Terkait aksi yang dilakukan masyarakat Desa Sikijang tersebut, Jamari yang merupakan Tokoh Adat setempat mengatakan sangat setuju dengan penolakan yang dilakukan masyarakat. "Kami sangat setuju," tegasnya.*