Pekanbaru, Hariantimes.com - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menggelar musyawarah kerja (musker) tahun 2020 selama dua hari. Yakni dimulai pada Jumat (20/11/2020) malam hingga Minggu (22/11/2020) di Balai Adat Melayu Riau.
BACA JUGA Penambalan Penggawa LAM Riau Disaksikan Gubri dan Kapolda
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Datuk Seri Syahrir Abu Bakar mengatakan, Musker ini sudah sampai tiga kali tertunda. Hal ini dikarenakan kondisi Covid-19.
"Kita tetap menjunjung tinggi dan menghargai masalah kesehatan dan keselamatan kita semua, maka acara selalu kita tunda hingga menunggu waktu yang tepat," katanya.
Musker ini, katanya, memang terdapat adanya sedikit kendala. Yang mana biasanya diadakan dipertengahan tahun, namun saat ini dilaksanakan dipenghujung tahun 2020. Walau musker ini digelar sekarang, tapi pada maknanya LAMR selalu malakukan pertemuan-pertemuan baik secara virtual maupun pertemuan secara terbatas dengan Datuk atau Pemangku Adat di Kabupaten/Kota se Riau, LAM Kawasan dan LAM Perdatinan.
"Hal ini dalam rangka kita semua untuk mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat yang sudah diberikan oleh Negera Republik Indonesia kepada masyarakat adat tidak saja di Riau ini, tetapi sudah se antero Nusantara," ungkapnya.
Datuk Seri Syahrir Abu Bakar menjelaskan, LAMR saat ini telah menyadari, bahwasanya Pemprov Riau bersama DPRD Riau terus menggesa lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengakuan Tanah Adat/Wilayah dan Pemanfaatannya.
"Yang saat ini sedang diproses di DPRD. Setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh Pemprovv Riau melalui Biro Hukum terus ke DPRD dan saat ini kabarnya sedang dikonsultasikan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan ini akan segera terwujud," jelasnya.
Kemudian Ketua DPH LAMR menyampaikan, melalui Musker Tahun 2020 ini LAMR akan mengevaluasi program-program yang sudah dapat dilaksanakan. Juga nantinya akan mengevaluasi hal-hal program yang belum dapat dilaksanakan untuk akan kita terapkan beserta mengevaluasi kendala-kendala yang selama ini kita temui.
"Mari bersama-sama kita carikan solusinya, ataupun mencari kesepakatan-kesepaktan baru, bersama dengan LAM Kabupaten/Kota, LAM Kawasan dan LAM Perdatinan. Sehingga percepatan untuk kita mewujudkan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya." pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Seri Al Azhar menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Gubernur Riau Datusk Seri Setia Amanah Syamsuar yang mempunyai perhatian sangat besar terhadap LAMR juga terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat adat Melayu.
"Melalui Payung Riau Hijau yang beliau gagas semenjak dilantik menjadi Gubri. Terlihat amat sangat jelas keberpihakannya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum sempat menjadi penikmat dari kekayaan sumber daya ekonomi yang berada disekitarnya," ungkapnya.
Datuk Seri Al Azhar mengatakan, dalam hal ini terutama kepada kelompok masyarakat adat yang kami di Lembaga Adat Melayu pernah melakukan survei bahwa dari 7,2 persen angka kemiskinan di Riau sebelum pandemi Covid-19, lebih kurang 80 persen adalah masyarakat adat melayu di Riau.
"Tentu kita mau memutus situasi ironis yang seperti ini, sehingga inshaAllah LAMR ini khususnya yang diberikan kesempatan sangat besar oleh Gubri bisa juga memainkan perannya menjadi mitra untuk memajukan negeri ini untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik," harapnya.
Dalam hal ini Datuk Seri Al Azhar mengajak, kepada seluruh komponen masyarakat adat khususnya serta masyarakat Riau pada umumnya untuk selalu berdoa guna masyarakat adat di Riau ini selalu berkembang dan terus berkemajuan.
"Mari kita bersama-sama berharap dan berdoa serta meminta untuk tidak pernah lelah, serta kami mengimbau kepada Datuk LAM Kabupaten/Kota, LAM Kawasan dan LAM Perdatinan untuk senantiasa guna membangun hubungan yang erat dengan Kepala Daerah di tempat masing-masing. Sehingga apa yang kita peroleh dalam hubungan mitra kiranya senada dan seiram, searah dan persetujuan," ajaknya.(*)