Teluk Kuantan, HarianTimes.com - Aliansi Pemuda Mahasiswa Kuansing (APMK) menggelar aksi damai menuntut agar pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara (DPN), dan Bebaskan 5 Pejuang Tanah Ulayat.
Dimana PT DPN ini dinilai sudah sangat banyak melakukan kesalahan terhadap masyarakat dan daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
"Ditambah lagi PT DPN ini sudah melecehkan marwah Kuansing, dimana saat dipanggil oleh DPRD Provinsi Riau, PT Duta Palma Nusantara tidak hadir. Sementara pak Bupati Kuansing H Mursini hadir, ini sama saja sudah melecehkan marwah Kuansing dengan tidak menghargai pimpinan tertinggi di Kabupaten Kuantan Singingi," teriak Koordinator Umum Aksi, Wiriyanto Aswir saat menggelar aksi di Gerbang Depan Kantor Bupati Kuansing pada Jumat (17/7/2020) pagi menjelang siang.
Aksi massa yang berjalan damai dengan dikawal pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kuansing dan Personil Polres Kuansing itu menuntut keras agar dicabut HGU PT DPN tersebut. Sebab, massa menilai PT DPN sudah menzolimi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. "Buktinya 5 orang masyarakat Siberakun Kecamatan Benai di penjarakan oleh PT Duta Palma Nusantara, yang dituduh melakukan pembakaran dan pengrusakan," ucap aktivis muda bertubuh mungil itu.
Sebelumnya, lanjut Wiriyanto Aswir, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengeluarkan surat status quo terhadap perusahaan sawit di Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai tersebut. Dimana hal ini, sambung Wiriyanto, agar tidak melakukan aktifitas baik masyarakat maupun pihak PT DPN, tapi PT DPN malah melakukan penggalian parit gajah sebagai upaya untuk memutus akses perekonomian masyarakat setempat.
"Katanya ada 5 unit mobil yang dirusak dan dibakar, mana buktinya? Katanya alat berat dibakar, mana buktinya? Ini murni menzolimi masyarakat," teriak aktivis yang akrab disapa Rian.
"Cabut HGU PT Duta Palma Nusantara, Bebaskan 5 Pejuang Tanah Ulayat yang sudah menjaga marwah Bupati Kuansing tersebut," tegasnya.*