Pekanbaru, Hariantimes.com - Sejak awal, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru benar-benar tidak transparan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) atau apapun namanya terkait dampak penerapan PSBB dalam upaya menanggulangan wabah Covid-19.
Transparansi itu misalnya, menyangkut besaran atau kemampuan anggaran Pemko Pekanbaru untuk Bansos Covid. Berapa APBD Pekanbaru, bantuan pusat dan provinsi.
"Jauh-jauh hari kita sudah ingatkan, PSBB ini harus benar-benar dijalankan dan diurus dengan hati nurani. Ini menyangkut masyarakat luas dan berbagai aspek. Kuncinya harus transparan kepada rakyat. Wako tak boleh ngomong punya kriteria sendiri. Yang mestinya disampaikan itu adalah kriteria itu secara.transparan. Yang disalurkan itu sumber anggarannya bukan uang kantong pribadi walikota. Kalau sumber anggarannya APBD dan APBN wajib transparan," tegas Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan SE kepada wartawan Senin (27/04/2020).
Menurut Zufra, sejak awal pihaknya sudah mengeluarkan statemen bahwa mesti ada penjelasan yang komfrehensif dari Pemko Pekanbaru, terutama menyangkut anggaran Bansos Covid-19.
"Saya dari awal sudah sampaikan, ini saatnya pemimpin harus benar-benar hadir total untuk rakyat. Jangan kucing-kucingan ketika sudah menyangkut hidup rakyat banyak, harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat," tandas Zufra.
Sebagai Ketua KI Riau, Zufra minta Pemko Pekanbaru menata dengan benar soal Bansos Covid-19.
"Saya minta seluruh penerima Bansos itu diumumkan nama-namanya di Kantor Kelurahan. Termasuk sumber anggaranya. Saya juga berharap Ibu Kajati Riau sudah menugaskan aparatnya mengawal berjalannya penggunaan anggaran Covid ini," pinta Zufra.(*)