Meranti, Hariantimes.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti sangat berkomitmen menangani masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.
Bahkan Pemkab tidak ingin ada masyarakat Meranti yang kelaparan karena kehabisan bahan pokok.
"Kita ingin bagaimana masyarakat yang kehilangan pekerjaan seperti pedagang kecil, petani, buruh serta para TKI dapat tertangani dengan baik. Jangan sampai ada masyarakat kita yang tidak memiliki bahan pangan untuk dikonsumsi," ujar Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Covid-19 di Gedung Biru Kantor Bupati, Selasa (07/04/2020).
Dalam rakor tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto SE MM dan dihadiri oleh Kepala OPD, Kepala Bagian Setda dan para Camat se Kabupaten Meranti.
Agar semua berjalan sesuai harapan, kata Bupati, Pemkab tengah menyusun sebuah skenario untuk melihat seberapa besar dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap masyarakat serta bagaimana upaya penanganannya. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi agar tidak ada masyarakat yang kelaparan di Meranti.
Saat ini ,untuk penanganan Covid-19 di Meranti, timpal Sekda, Pemkab. Meranti telah memposting anggaran sebesar Rp36 miliar. Dana ini berasal dari pergeseran anggaran kegiatan Fisik dan Non Fisik plus Bantuan Sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI, No. Kemenkeu No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan untuk pencegahan atau penanganan Covid-19 dan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.
"Saat ini kita telah memposting alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 36 Miliar, dana ini akan digunakan untuk penanganan kesehatan, pengendalan pengamanan serta antisipasi dampak sosial ekonomi," jelas Sekda.
Dalam pemberian bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat dampak dari Covid-19 ini, Pemkab. Meranti akan mengacu pada data yang terdapat dalam pusat data terpadu (PDT) Kementrian Sosial RI.
Menurut data Dinas Sosial Meranti jumlah penerima PKH dan BPNT di Meranti sesuai dengan PDT Kementerian Sosial berjumlah 120 ribu jiwa, sebanyak 102 ribu jiwa sudah terbantu sementara 18 ribu jiwa belum terbantu karena keterbatasan anggaran.
Dari PKH sendiri masyarakat miskin sudah dapat Rp250 ribu hingga Rp300 ribu/bulan, BPNT sebesar Rp200 ribu. Artinya, setiap masyarakat miskin sudah mendapat Rp500 ribu/bulan, juga akan ditambah lagi bantuan beras Bulog 400Gr/KK.
Dan Pemkab Meranti juga akan mengupayakan bantuan bagi para TKI yang terpaksa kembali ke Meranti dan kehilangan pekerjaan melalui Kartu Pra Kerja yakni sesuai kebijakan Presiden RI bagi masyarakat pemegang kartu akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu/bulan.
Khusus untuk TKI dari data terakhir Dinas Perhubungan Meranti per 7 April 2020 jumlah TKI yang masuk ke Meranti berjumlah 5.966 orang. Bupati Irwan telah mengintruksikan kepada Camat dan Kades melibatkan RT/RW untuk mendata semua TKI yang berada diwillayahnya masing-masing untuk diusulkan mendapatkan kartu Pra Kerja.
Bupati berharap pada Dinas terkait serta Camat dapat memberikan data yang valid terkait jumlah masyarakat yang perlu diurus karena dampak Covid-19.
"Datanya jangan salah. Ini kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk penanggulangan dan dampak Covid-19 di Kepulauan Meranti," tegas Bupati.
Secara rinci alokasi dana sebesar Rp36 Miliar untuk penanganan Covid-19 di Meranti selain untuk jaring pengaman sosial juga akan digunakan untuk pengadaan peralatan medis, Transportasi Ambulance Laut, Pengadaan Tenaga Medis dokter dan perawat, Revitalisasi BLK Meranti menjadi ruang Isolasi Covid-19, serta pengamanan yang akan dketuai oleh Satpol PP dengan anggota Polres dan Dinss Perhubungan.
Dengan alokasi dana ini Bupati berharap Meranti benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan terkait antisipasi penyebaran Covid-19 di Kepulauan Meranti.
"Semoga kita siap melakukan penanganan dan perawatan kepada masyarakat dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kepulauan Meranti," harap Bupati.
Dari keterangan Juru Bucara Covid-19 Meranti, Fachri, jumlah ODP di Meranti sebanyak 4.577 orang. Pemerintah Daerah telah menyiapkan ruang Isolasi Pasien PDP sebanyak 66 Bed. Yang tersebar di Puskesmas sebanyak 20 Bed, BLK sebanyak 30 Bed dan RSUD Meranti sebanyak 16 Bed.(*)
Penulis : Tengku Harzuin