Bukit Pedusunan, HarianTimes.com - Proses penyelenggaraan pemilihan anggota BPD yag baru di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau dinilai melanggar ketentuan yang ada dalam Perbup tentang Pengisian Anggota BPD Tahun 2020.
Dimana proses penyelenggaraannya menyimpan banyak tanda tanya ditengah masyarakat Desa Bukit Pedusunan secara khususnya yang telah dilangsungkan pada Kamis (27/2/2020) lalu.
Pasalnya, masyarakat Bukit Pedusunan tidak secara menyeluruh mendapatkan undangan untuk melakukan pemilihan langsung pengisian anggota BPD didesa nya tersebut. Bahkan, hal itu terkesan memang sudah di kondisikan oleh oknum tertentu.
Seperti halnya, Wati salah seorang kandidat dalam pencalonan anggota BPD Bukit Pedusunan Dusun 2 yang tidak terima terhadap proses pemilihan dilangsungkan yang telah dilaksanakan panitia didesanya tersebut. Sebab, dirinya menilai ada kejanggalan dalam proses pelaksanaan tersebut, sehingga dapat merugikan masyarakat dan calon.
Wati memberikan contoh, seprti tidak adanya sosialisasi calon dan nomor urut calon kepada masyarakat. Sementara dalam Perbup itu dibunyikan, tapi panitia tidak menjalankan tahapan prosesi tersebut.
"Saya tidak terima, karena tidak ada pengenalan calon kepada masyarakat, dan nomor urut kandidat saja dipilih sesaat sebelum pemilihan dilangsungkan dan dari situ saya sudah tau tidak akan menang. Hal ini dapat kita lihat dari undangan yang disebarkan panitia, banyak undangan diberikan kepada orang terdekat kandidat lainnya dan lebih ganjil lagi ada pemilih berasal dalam satu rumah, semuanya dapat undangan, sedangkan KK yang lain tidak dapat" demikian dipaparkan Wati tersebut kepada wartawan.
Seharusnya proses pemilihan pengisian anggota BPD ini mengacu pada Perbup. Namun lanjut Wati, ini tidak dilaksanakan di Desa Bukit Pedusunan. "Banyak yang rancu dan tidak dijalankan panitia, dalam Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2019 pasal 5 ayat 2 menjelaskan, dalam hal pengisian keanggotaan BPD yang menyatakan bahwa "anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah atau pemilihan langsung", artinya ada dua (2) opsi yang ditawarkan dalam Perbup tersebut, yaitu melalui proses musyawarah atau pemilihan secara langsung. Ini yang lebih tidak jelas," ungkap Wati.
Sesuai yang diamanah dalam Perbup, jika proses yang dipilih adalah melaui musyawarah, bakal calon anggota BPD ditingkat dusun dianggap sah apabila dihadiri setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga (KK) diwilayah dusun yang bersangkutan (pasal 16 ayat 5).
Sedangkan jika pemilihan dilakukan secara langsung dipilih oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih yang sudah ditetapkan jumlahnya (pasal 19 ayat 1). Kemudian unsur pemilih juga dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1 bahwa pemilih pada hari pemungutan suara pada pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah, artinya pemilihan yang dilakukan secara langsung harus berdasarkan DPT.
"Seharusnya keganjilan ini menjadi acuan kepala desa, camat dan bupati untuk mendiskualifikasi pemilihan anggota BPD yang telah berlangsung di Desa Bukit Pedusunan ini. Karena ada unsur KKN atau lebih tepatnya Nepotisme didalamnya, dan pemilihan dapat diulang kembali tentu dengan mengacu kepada Perbup dan dengan cara yang lebih sportif," harap Wati. ***
Editor/Penulis : Dt Hendra RP