Jakarta, Hariantimes.com - Seluruh Kepala Daerah diminta agar tetap konsisten menjalankan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal ini penting demi menekan rasio titik panas (hotspot) dari tahun ke tahun. Apalagi saat ini cuaca dalam kondisi memasuki musim kemarau, yang tentunya bisa menimbulkan atau memunculkan titik-titik api di sejumlah daerah rawan karhutla.
"Saya meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda kerja berkolaborasi, dibantu dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan BRG menangani bencana karhutla ini," pinta Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakor Karhutla) 2019 bersama beberapa Kepala Daerah lainnya, Pangdam dan Kapolda di Istana Negara Jakarta, Selasa. (06/08/2019).
Tampak hadir sejumlah Menteri yang hadir antara lain, Menko Polhukam Wiranto Menteri LHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan TNI-Polri di daerah.
Dalam arahannya, Jokowi juga meminta kepada Pemerintah Daerah yang terkait di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, untuk memprioritaskan langkah-langkah pencegahan.
"Yang paling penting, pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar baru kita bingung. Apalagi di hutan gambut, sangat sulit sekali padanya jika sudah terbakar," kata Jokowi.
Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, pesan Jokowi, pimpinan di setiap daerah hingga ke jajaran terendah untuk bersama sama selalu mengingatkan kepada masyarakat, agar bisa memprioritaskan pencegahan sehingga tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan.
"Untuk mengelola lahan perkebunan jangan dengan cara membakar, pergunakan cara yang lebih aman. Untuk itu akan kita tingkatkan patroli serta tingkatkan penegasan hukum sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh bapak Presiden Republik Indonesia Joko tadi", pungkasnya.
Presiden mengatakan, rasio Karhutla dibandingkan tahun 2015 memang sudah turun 81 persen. Tetapi pada tahun 2019 ini, ada kenaikan jumlah titik panas (hotspot) jika dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk itu, setiap kepala daerah dikumpulkan kembali agar kebakaran hutan dan lahan bisa diselesaikan dengan segera.
"Tahun ini ada kenaikan hotspot dibandingkan tahun 2015," sebut Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar masyarakat merubah mindset dalam membuka lahan,
“Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) harus dioptimalisasikan. Tidak ada cara lain. Kita harus beralih dari cara tradisional ke modern," kata Jokowi.(*)
Editor : Zulmiron