Pekanbaru, Hariantimes.com - DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna ke-4 masa sidang II, hari ini Senin (08/07/2019).
Rapat paripurna ini menanggapi pandangan umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 beberapa hari lalu.
.jpg)
Rapat paripurna yang dipimpin Sigit Yuwono ST didampingi Asisten III Pemerintah Kota Pekanbaru, Baharuddin serta anggota dewan dan tamu undangan lainnya berlangsung lancar.
.jpg)
Pada paripurna itu, ada beberapa tanggapan yang disampaikan Baharuddin dalam sidang paripurna jawaban Pemerintah terhadap LPP APBD. Mulai tanggapan mengenai capaian PAD yang tidak memenuhi target, berbagai persoalan kehidupan sosial masyarakat mulai dari persoalan banjir, pungli hingga persoalan mangkraknya pembangunan pasar Cik Puan.
“Penyebab belum maksimalnya PAD dari sektor pajak yakni diantaranya karena belum tersedianya data base yang memadai, belum memadai pemanfaatan teknologi, serta belum memadai sarana dan prasarana untuk pengelolaan pajak daerah,†ungkap Baharuddin.
.jpg)
Menyoal adanya masukkan fraksi PKS terkait persoalan banjir ditanggapi oleh pemerintah. Dimana pemerintah terus berupaya melakukan normalisasi drainase dan anak sungai dengan memanfaatkan alat berat dan menggerakkan personil di lapangan agar aliran air ketika hujan tetap lancar dan meminimalisir terjadinya genangan air.
“Persoalan Pasar Cik Puan juga ingin kita sampaikan, bahwa hingga saat ini pihaknya di pemerintah Kota terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait hak kelola yang beberapa waktu lalu dikabarkan akan diserahkan ke Pemko,†ujarnya.
.jpg)
Sementara itu, Sigit Yuwono, ST wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru usai paripurna berharap kedepan Pemko lebih cekatan dalam mendongkrak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
.jpg)
“Pemko harus cekatan dalam menggenjot PAD, karena yang kita ketahui PAD kita hanya 54 persen sekian persen, tentu perlu langkah-langkah kongkrit dalam mendongkrak PAD ini, tapi jangan terlalu muluk-muluk juga dalam menargetkan PAD ini tapi susah untuk dicapai. Intinya semua pihak harus komit dan bekerjasama dalam meningkatkan PAD dari berbagai sektor termasuk sektor pajak,†pungkasnya.(*)