Pekanbaru, Hariantimes.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghapus atau mengurangi sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan.
Penghapusanan atau pengurangan sanksi adiministrasi PBB Perdesaan dan Perotaan dilakukan terhitung dari tanggal 24 Juni sampai 23 Juli 2019.
Walikota (Wako) Pekanbaru DR H Firdaus ST MT melalui Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah 1 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbar, HR Marzuki menjelaskan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PBB ini melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru nomor 46/ tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019. Ini diberikan kepada seluruh Wajib Pajak (WP) dalam rangka memperingati hari jadi Pekanbaru ke-235 tahun 2019.
Menurut Marzuki, penghapusan atau pengurangan sanksi PBB diberikan dengan ketentuan WP telah melunasi biaya pokok pajak terhutang berdasarkan validasi dan verifikasi data sebagaimana tertera di dalam Surat Perintah Pajak Terhutang (SPPT) yang masih berlaku.
"Jika validasi dan verifikasi yang kami lakukan terhadap objek pajak menyimpulkan, pokok pajak terhutang PBB lunas dibayar maka pelanggaran administratif yang dilakukan kami hapus atau kurangi," ulas Marzuki
saat dijumpai Hariantimes.com di ruang kerjanya, Rabu (26/06/2019).
Menanggapi keluhan warga tentang kenaikan dan tingginya pembayaran pajak terhutang PBB pada tahun ini di Pekanbaru, Marzuki menegaskan, penyebabnya dipicu oleh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penghapusan subsidi PBB oleh pemerintah pusat.(krm)