Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum);Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan integritas dan kinerja birokrasi.
Komitmen ini dipertegas melalui partisipasi aktif pada Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026.
Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Kamis (08/01/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan hadir langsung di Graha Pengayoman.
Kehadiran tersebut sebagai wujud dukungan dan keterlibatan pimpinan wilayah terhadap agenda nasional reformasi birokrasi dan bahkan mencerminkan komitmen kuat Kanwil Kemenkum Riau dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat wilayah.
Secara paralel, jajaran Kanwil Kemenkum Riau turut mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Aula Ismail Saleh Kantor Wilayah Kemenkum Riau.
Partisipasi virtual tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, serta pejabat fungsional dan pelaksana. Kehadiran kolektif ini menegaskan dukungan organisasi secara menyeluruh terhadap pembangunan Zona Integritas.
Kegiatan diawali dengan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dan dilanjutkan dengan pengarahan dari Wakil Ketua KPK RI, Ketua Ombudsman RI, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam arahannya, para pimpinan menekankan pentingnya integritas aparatur, pencegahan korupsi melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan, serta transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang adaptif dan responsif.
Agenda utama kegiatan meliputi penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 oleh pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama, serta penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain itu, disampaikan pula arahan strategis terkait penguatan tata kelola, sistem pengendalian internal, serta manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui implementasi nyata, konsisten, dan berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas satuan kerja berprestasi.
Melalui kehadiran langsung Kepala Kantor Wilayah di tingkat pusat serta keterlibatan aktif jajaran Kanwil secara virtual, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh arahan pimpinan.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan penguatan implementasi pembangunan Zona Integritas serta pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2026, guna menghadirkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(*)