Gubri: Mindset Pelayanan Kesehatan Bagi zpublik Perlu Diperbaiki

Kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Riau sudah di angka 73 persen. 

Untuk cakupan semesta diperoleh Kabupaten Kepulauan Meranti dan akan disusul Kota Pekanbaru. 

Ditambah segmentasi aparat desa, pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) hingga buruh harian lepas (BHL) berpotensi meningkatkan kepesertaan hingga 80 persen.

"Sementara di angka rujukkan masih banyak. Sebagian besar karena sarana prasarana yang belum memadai hingga kompetensi tenaga medis," ujar Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumbagteng Jambi, Siswandi saat menyampaikan kondisi dan perkembangan pelayanan kesehatan hingga posisi kepesertaan di Provinsi Riau pada rapat koordinasi dalam rangka membenahi pelayanan kesehatan pada di Kantor Gubernur Riau, Selasa (02/04/2019).

Siswandi juga menyebutkan, poli rujukkan banyak berasal dari internis dan mata. Karena memang hanya terdapat di Kota Pekanbaru. Selain itu, melalui Program Promotif Preventif, BPJS Kesehatan bersinergi dengan Dinas Kesehatan yang meliputi kegiatan skrining kesehatan, skrining kesehatan lanjutan, hingga program pengelolaan penyakir kronis (Prolanis).

"Melalui integrasi sistem informasi manajemen (SIM) BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, kita bisa melihat ketersediaan tempat tidur dan antrian online. Peserta bisa mengakses pendaftaran antrian melalui Mobile JKN dan kemudian menerbitkan surat eligibilitas peserta (SEP) di rumah sakit yang sudah integrasi SIM. Tak kalah penting adalah sarana pengaduan. Sarana pengaduan eksisting ada di Care Center 1500400, Petugas Penanganan Informasi dan Penanganan Pengaduan, LAPOR!, Dinas Kesehatan, hingga rumah sakit. Dinas terkait dapat kita integrasikan demi memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” terang Siswandi.

Sementara itu, Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi menaruh perhatian terhadap kesehatan di wilayah Riau. 

"Pembenahan pelayanan kesehatan ini menjadi salah satu fokus 100 hari kerja kami sejak diangkat menjadi Gubernur Provinsi Riau. Dan kita (bersama) memang harus membenahi pelayanan kesehatan. Mindset pelayanan kesehatan bagi publik perlu diperbaiki. Karena kita memang pelayan bagi mereka (masyarakat),” tegas Syamsuar.

Terkait layanan pengaduan ini, Syamsuar secara khusus meminta agar ada semacam pos pelayanan pengaduan yang berintegrasi dengan sistem pengaduan BPJS Kesehatan. 

“Jadi bisa terpantau sama kita. Kalau hanya laporan tapi tak ada tindak lanjutnya, buat apa?” ucap Syamsuar.

Jika mindset tidak diubah, pungkas Gubri, maka masyarakat Riau akan lebih memilih berobat ke Melaka. Namun, dengan kerja keras bersama baik antar instansi dan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian BPJS Kesehatan hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), Bumi Riau bisa mandiri bahkan bersaing dengan Melaka.(rls/ron)