Bagus Santoso: OPD Gemuk, APBD akan Habis Tersedot

Kecuali, sanggup mendatangkan dana segar. Apalagi bisa mendapatkan duit otonomi khusus (otsus) seperti di Papua dan Aceh, atau minimal APBD Riau kembali mencapai Rp14 triliun.

Itu dikatakan Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, H Bagus Santoso SAg MP menanggapi rencana Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi yang akan melakukan perampingan terhadap struktur OPD. 

Menurut Bagus Santoso, OPD atau Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang gemuk dengan jumlah dinasnya yang banyak dipastikan membawa pada kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan diikuti kebutuhan anggaran yang membengkak.

"Saya menilai, merampingkan OPD yang gemuk ketika keuangan tidak mendukung, anggaran terus defisit dipandang sebagai langkah tepat," kata Caleg DPR RI Dapil Riau 1 ini.

Bagus Santoso menegaskan, perampingan jangan hanya OPD saja. Tapi juga Biro-Biro. Sebab tak efektif dan efisien. 

“OPD dan Biro yang gemuk itu ibarat obesitas, maka lebih boros anggaran," katanya.

Bagus Santoso juga menilai, struktur OPD yang ada saat ini cukup gemuk bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Riau sekitar 6.8 juta jiwa. Struktur OPD yang besar ini dinilai pemborosan. 

“Di daerah lain justru yang minta perampingan itu DPRD. Di Provinsi Babel, Kabupaten Wajo, DPRD Jombang dan jauh hari sudah dilakukan Pemprov DKI,” kata Bagus 

Bagus Santoso juga menilai, struktur OPD Provinsi Riau gemuk jika dilihat dari jumlan penduduk sekitar 6.8 juta jiwa. Ternyata disamakan, bahkan jumlahnya nyaris sama dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berpenduduk 32 juta hingga 47 juta. 

“Ingat, Riau sedang menghadapi masa sulit. Masyarakat sudah paham. APBD 2018 defisit lebih Rp1 triliun. Begitu pun tahun 2019, APBD turun menjadi Rp9.1 triliun,“ beber Bagus sembari mendorong agar Gubernur Riau mengambil langkah cepat mengkaji secara komprehensif perampingan OPD. 

Menurut Bagus, akan lebih tepat dengan struktur organisasi ramping, namun memiliki fungsi yang besar. Bukan sebaliknya gemuk, tapi fungsinya tak maksimal. Jangan sampai ada kesan seperti sebelum-sebelumnya. Karena ingin membalas budi dan menampung tim sukses SOTK digemukkan. Tujuanya melenceng dari visi dan misi saat kampanye. Tambunnya OPD diketahui sebagai salah satu biang menguras anggaran. Untuk Pejabat eselon ll harus disediakan dana operasional jabatan dan Gedung belum lagi kendaraan dan hak-hak lainnya sementara program dan kegiatan untuk belanja langsung minim. 

"Jika perampingan tidak dilakukan, pemerintah daerah harus mencari dana segar untuk membantu pembangunan di Provinsi Riau. Struktur organisasi yang ramping, tapi kaya fungsi besar itu lebih bagus” tegas Bagus.(*/ron)