Jakarta, Hariantimes.com - Hari Pers Nasional (HPN) harus bisa menggali persiapan tuan rumah Sumatera Utara bersama DI Aceh menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024.
Harapan itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Strategi Sumut Dan Aceh Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kebangkitan Ekonomi Daerah di Aston Kartika Hotel, Jumat (16/12/2022).
Dalam acara ini, sebut Atal, bagaimana persoalan daerah harus diangkat. Karena terus terang saja, Sumut tidak ada persiapan untuk menggelar PON. Padahal waktu tinggal dua tahun.
"Kita menyatakan Sumut belum bergerak. Karena itu, kita akan membagikan hasil diskusi yang puncaknya di HPN nanti. Kita akan dorong Sumut berbenah jelang PON. Karena itu, kita ingin tahu kesiapan Sumut. Tercermin kesiapan fasilitas, sampai saat ini kami belum melihat adanya pembangunan fasilitas supaya PON terlaksana tepat waktu. Kalaupun diundur, paling 2025. Kita berharap ini harus sukses dan jalan. Jangan sampai ini hanya dikampanyekan saja, tidak menyiapkan dirinya," ujar Atal.
Atal juga menyampaikan, HPN nanti akan mengangkat tema yang penting untuk nasional dan Sumut yakni penyelenggaraan PON.
"Semoga saran dari sini bisa bermanfaat untuk mempercepat proses persiapan PON di Sumut," harap Atal.
Wakil I Ketua Umum KONI Pusat Suwarno yang tampil sebagai narasumber di acara FGD ini mengatakan, PON ini tidak semata-mata hanya untuk olahraganya. Tetapi terkandung muatan kesatuan dan persatuan nasional.
"Baru kita berbicara meningkatkan ketahanan nasional, bagaimana kita mendapatkan atlet potensial tampil di tingkat internasional. Selain itu, kemudian yang terkait dengan bagaimana kita menyelenggarakan PON, tentu harus memegang prinsip sukses penyelengaraan, sukses prestasi dan ekonomi," jelas Suwarno.
Selain itu, Suwarno menyampaikan, yang harus diperhatikan juga bidang pertandingan yang menjadi penjuru penyelenggaraan PON.
"Bidang pertandingan menjadi penjuru. Rumuskan cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan. Sumut mengajak Aceh untuk memilih cabor. Kami sebagai mediator tetapkan 33 cabor di Sumut dan 32 di Aceh. Setelah itu, kami merumuskan nomor yang dipertandingankan. Kami bicara nomor 1.032 nomor pertandingan. Sekarang masih ada yang ingin nambah lagi, padahal SK KONI sudah ditandatangani," paparnya.
Dikatakan Suwarno, setelah nomor ditentukan kuota, setelah itu selesai.
"Semua KONI Provinsi dan Cabor kita undang, merumuskan sistem pertandingan. Tahun depan babak kualifikas PON," ujarnya.
Kembali pada koordinasi, penyiapan infrastruktur, menurut Suwarno, pihaknya ingin tidak banyak membangun. Yang ada diperbaiki. Tapi Gubernur Sumut ingin memanfaatkan lahan 300 hektare (ha) dengan membangun pusat olahraga dan pusat bisnis.
"Ingin kerjasama dengan luar negari sebagai investor. Kita komentari, provinsi tidak bisa langsung menerima investasi dari luar negeri, karena harus mendapat izin dari Kementerian Keuangan RI," kata Suwarno.
Menyinggung pembangunan stadion di PON Aceh dan Sumut, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Essy Asiah mengatakan, PUPR bersyukur provinsi menyatakan diri siap menggelar PON.
"Harusnya siap segala-segalanya, termasuk membangun sebuah stadion. Karena kita membangun stadion itu harus sesuai dengan standar internasional. Begitu ada pemecahan rekor, tentu tidak akan dicatat di induk olahraga resmi," jelas Essy Asiah.
Setelah stadion dinyatakan memenuhi standar internasional, sebut Essy Asiah, tentu biaya pemeliharaannya sangat mahal.
"Biasanya kita perlu pemeliharaan bangunan. Kami tidak ingin ada anggapan PUPR hanya membangun, tetapi pemeliharaannya tidak dipikirkan. Padahal selesai pembangunan kita sudah serahkan ke Pemda," ujar Essy.
Biasanya sambung Essy, jika nanti Sumut meminta dibangunkan satu stadion tetapi kapasitasnya besar. Begitu juga Aceh, bakal mengikuti Sumut minta stadion besar juga.
"Jika satunya membangun stadion biayanya triliunan, tentu Aceh bakal meminta yang sama dengan Sumut. Itulah yang biasanya terjadi. Pokoknya serulah," selorohnya.
Namun demikian, Essy menjamin PUPR tetap berkomitmen untuk membangun stadion yang diminta.
"Kita tetap mengejar waktu. Begitu juga dengan venue kecil lainnya. Yang jelas venue pembukaan dan penutupan di Medan tetap akan dibangun yang sifarnya multifungsi. Semoga jika kelak sudah selesai pembangunannya, pasca PON harus dipikirkan juga perawatannya," kata Essy.(*)