BENGKALIS, Hariantimes.com - Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Bengkalis mulai melakukan pemeriksaan para pihak, terkait dugaan penjualan lahan mangrove di Desa Senderak, Kecanatan Bengkalis, Selasa (6/9/2022).
Kasus ini bermula dari laporan dua warga Desa Senderak, Khairul Fahmi dan Samsuar ke Pidsus Kejari Bengkalis, setekah Tim Penegak Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup.dan Kehutanan (DLHK) Wilayah Sumatera turun ke Desa Senderak, melihat langsung kondisi lahan mangrove yang masuk kawasan hutan mangrove hutan produksi terbatas (HPT) dan hak pengelolaan lahan (HPL) mangrove.
Laporan masyarakat terkait dugaan penjualan lahan mangrove yang termasuk hutan produksi terbatas (HPT) oleh Kepala Desa Senderak Harianto SH, yang diduga telah menerbitkan surat jual beli lahan mangrove ( HPT) seluas lebih kurang 80 hektare.
Kedua pelapora, Khairul Fahmi dan Samsuar diperiksa oleh bagian penyidik Pidsus Kejari selama 6 jam, yakni pada Selasa (6/9/2022) pukul 08.30 WIB sampai pukul 14.30 WIB.
"Ya, kami sudah dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik atas laporan yant kami buat beberapa waktu lalu," ujar Khairul Fahmi.
Ia yang datang bersama Samsuar dan ditemani dua warga Senderak, Zamri mengatakan, dirinya selaku pelapor hanya memberikan keterangan sejauh yang diketahui terkiat digaan penjualan lahan mnagrove di desanya.
"Kami mengharapkan kasus ini dapat ditindaklanjuti oleh Kejari Bengkalis. Karena kami melihat kondisi hutan mangrove yang bakal mengancam desa kami jika ini dibiarkan rusak dan dibabat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidal memikirkan masa depan desa kami," ujarnya.
Sedangkan Zamri yang ikut mendampingi Khairul Fahmi dan Syamsur juga mengaku kesal dengan prilaku kepala desa yang menjual laham mangrove untuk tambah udang.
"Makanya kami waktu itu membentangkan spanduk danbmembuat laporan ke Presiden Jokowi dan aksi kami diperhatikan oleh Gakkum DLHK Wilayah Riau," ujarnya.
Dikatakan Zamri, pihaknya sangat berterimakasih kepada Presiden Jokowi yang menanggapi pesan dan permohonannya dengan menurunkan DLH khusus Wilayah Sumatera turun langsung ke lokasi lahan mangrove desa.
"Kami berharap dengan turunnya utusan Pak Jokowi, DLH Sumatera ini bisa menyelesaikan permasalahan perambahan hutan kawasan (HPT) di Desa Senderak dan mendapat titik terang," ujarnya.
Terhadap pemanggilan dua pelapor, Kepala Seksi Pidsus Kejari Bengkalis, Nofrizal SH membenarkan adanya pemanggilan dua saksi pelapor dan pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi.
"Ya, ini masih tahap awal dalam proses penyelidikan, sesuai yang dilaporkan oleh warga Desa Senderak. Nanti kita kabari lagi kalau ada perkembangannya," ujarnya.(*)