Pekanbaru, Hariantimes.com - Sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Pulau Mendol yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) audiensi ke DPRD Provinsi Riau. Audiensi ini dalam rangka menyuarakan aspirasi dari masyarakat.
Rombongan ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman di Ruang Pertemuan Gedung DPRD Provinsi Riau, Selasa (31/08/2022).
Selain dihadiri Rombongan FM-PPM, audiensi ini juga dihadiri beberapa pejabat dan legislator asal Kabupaten Pelalawan. Di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharudin, Legislator asal Pelalawan Sewitri SE dari Fraksi Golkar dan juga Dt Nasir Penyalai dari LAM Provinsi Riau yang juga merupakan Tokoh Masyarakat Penyalai.
Dalam agenda ini, pihak FM-PPM yang dihadiri Said Abu Supian selaku koordinator dan beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan mahasiswa.
Kazzaini KS yang merupakan tokoh masyarakat Pulau Mendol kepada forum mengatakan maksud dan tujuan dari audiensi tersebut adalah dalam rangka menyuarakan aspirasi dari masyarakat Pulau Mendol terkait keberadan Perusahaan Tri Setia Usahamandiri yang telah menempatkan sejumlah alat berat di Pulau tersebut.
“Kami mewakili Masyarakat Pulau Mendol merasa keberadaan PT ini sudah sangat meresahkan masyarakat," ujar Kazzaini sembari mengatakan, Pulau Mendol yang lebih dikenal dengan nama Penyalai ini sudah identik dengan mata pencaharian bertani dan Nelayan. Dengan adanya PT ini membuat sistem mata pencaharian masyarakat menjadi terganggu. Apalagi komoditas yang meraka bawakan ini adalah sawit yang dikenal sangat banyak menyerap air dan kontur tanah dari penyalai ini juga pada dasarnya tidak cocok dengan tanaman tersebut. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar penempatan alat berat ini segera ditarik dari lokasi.
"Pada dasarnya warga Penyalai tidak pernah menolak kedatangan investor, asalkan tidak mengganggu ekosistem dan mata pencaharian masyarakat. Dengan luas sekitar 30.641 Hektar pulau ini yang didiami oleh berbagai macam etnis dan suku bangsa membuktikan bahwa masyarakat Penyalai bisa menerima siapa saja dengan baik. Dengan keberadaan perusahaan yang telah menguasai hampir 20 persen dari luas pulau ini membuat masyarakat terganggu. Kita tidak anti investasi, tapi jangan sawit dan akasia yang dibawa kesini karena dapat mengakibatkan masyarakat terjebak dalam kemiskinan,’’ tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharudin SH MH mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan sendiri sudah mendengar langsung pemaparan yang disampaikan masyarakat dalam agenda rapat dengar pendapat tentang keberadaan perusahaan yang telah banyak menimbulkan keresahan itu. Secara umum Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini Bupati Pelalawan sudah mencabut Izin Usaha Perkebunan Perusahaan, karena telah banyak melakukan pelanggaran dan sudah sering diberi surat Peringatan dari Pemerintah.
"Pemerintah mendukung pencabutan izin dari perusahaan ini dengan alasan keberadaanya yang tidak tepat. Selain itu juga kekhawatiran kita dengan adanya abrasi yang sudah semakin luar biasa semakin mengikis pinggiran pulau ‘’ ujarnya.
Lagipula Penyalai sendiri, sebut Baharudin, sudah ditetapkan sebagai Food Estate dengan komoditas pangan yang mengarah kepada sumber makanan diantaranya Padi, Kelapa dan sagu.
“Kita sepakat permasalahan ini disuarakan ke Gubernur dan Pemerintah Pusat,” katanya.
Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman SSi MM. dalam tanggapannya terhadap pemaparan masalah yang terjadi di Penyalai ini mengatakan siap akan menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan.
“Pengaduan ini akan segera kita proses ke Pusat, serta bekerjasama dengan pihak yang berwenang,’’ sebutnya.
Kedepannya Forum ini akan berangkat langsung ke Jakarta untuk menemui Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI dan Presiden Joko Widodo, hal ini disampaikan salah seorang peserta rombongan, Said Abu Sofyan kepada wartawan.
“Insya Allah kita akan berangkat ke Jakarta sekitar tanggal 09 September 2022 nanti’’, ujarnya.(*)