Home | Nasional | Riau | Ekonomi | Politik | Hukrim | Pendidikan | Sportivitas | Sosialita | Wisata | Indeks Senin, 24 Agustus 2020
 
Rapat di Kemenko Maritim
LAMR Dinilai Wajar Ikut Mengelola Blok Rokan
Sabtu, 05 Oktober 2019 - 01:10:47 WIB
LAMR saat rapat di Kemenko Maritim

Jakarta, HarianTimes.com - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) melalui badan usaha yang dibentuknya  dinilai wajar ikut mengelola Blok Rokan. Malahan lembaga ini dilibatkan dalam sisi pengelolaan ladang tersebut antara Chevron dengan Pertamina berkaitan dengan masalah sosial.

Demikian Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (Ketum DPH LAMR) Datuk Seri Syahril Abubakar, kepada pers, menjelaskan salah satu hasil rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pada Kamis (3/10/2019) kemarin. "Jadi, tinggal melanjutkan kegiatan business to business antara perusahaan adat yang dibentuk LAMR dengan Pertamina," kata Datuk Seri Syahril.

Rapat itu dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator  Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono. Hadir antara lain Dirut Pertamina Hulu Blok Rokan Dwi Yudantoro dan GM PT  Chevron Pasific Indonesia (CPI) Abdul Rachman. Dari daerah hadir antara lain Pj Sekda Riau Ahmadsyah Harrofie dan Kadis ESDM Riau Indera. Sedangkan dari LAMR selain Datuk Seri Syahril adalah Datuk  Asral Rahman, Datuk Hermansyah, Datuk Seri Muzamil, Tuan Ahmiyul  Rauf dan sejumlah anggota Keluarga Melayu Ria  (Kemari).

"LAMR berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kemenko Bidang Kemaritiman khususnya Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa karena melaksanakan rapat itu. Apalagi hasilnya sesuai dengan harapan LAMR, malahan berlebih karena diberi kesempatan pula untuk terlibat dalam masa transisi pengelolaan yakni masalah sosial," kata Datuk Seri Syahril.

Seperti diketahui, kontrak pengelolaan Blok Rokan antara pemerintah dengan PT Chevron Pasific Indonesia berakhir tahun 2022. Selanjutnya, pemerintah sudah menetapkan Pertamina untuk mengelola ladang tersebut tahun 2018. Sejak itu pula LAMR berupaya agar daerah dilibatkan secara langsung.

Klarifikasi

Menurut Datuk Seri Syahril, rapat itu juga mengklarifikasi berbagai hal. Di antaranya adalah LAMR dinilai wajar ikut mengelola Blok Rokan melalui badan usaha yang dibentuknya terutama berkaitan dengan kawasan ladang minyak itu yakni terdapatnya masyarakat adat dengan hukum dan hak-hak adatnya.

Selain itu, keterlibatan LAMR dalam pengelolaan Blok Rokan di luar participating interest (PI) 10 persen. "Ada 39 persen bagian pengelolaan bisa diserahkan Pertamina kepada pihak luar termasuk badan usaha milik LAMR. Jadi LAMR tak campur PI 10 persen yang menjadi domain Pemprov," kata Datuk Seri Syahril.

Datuk Seri Syahril juga dapat memaklumi keterangan   Dirut Pertamina Hulu Blok Rokan Dwi Yudantoro. "Pak Dwi menjelaskan, selama ini, pihaknya bukan tak mau bertemu LAMR, tetapi sedang fokus pada ihwal teknis. Nah, mulai sekarang, kita sudah bisa kontak langsung dengan perusahaan milik negara itu," katanya. 

Ia mengatakan, tentu yang terlibat tersebut bukan LAMR sebagai organisasi, tetapi badan usaha yang dibentuk oleh LAMR. Hal ini sejalan dengan peraturan daerah mengenai LAMR tahun 2011 yang diperjelas dalam AD/ART sejak 2012.

Strategi Khusus

Datuk Seri Syahril mengatakan, keterlibatan LAMR tersebut terutama dimaksudkan agar cita-cita perjuangan pengelolaan Blok Rokan untuk kepentingan masyarakat adat maupun pendidikan dapat lebih terjamin.  Apalagi sebagaian besar lahan Blok Rokan itu adalah wilayah adat. 

LAMR melalui anak perusahan yang dibentuknya, sudah siap melaksanakan amanah pengolaan Blok Rokan itu. Bukan saja kawasan ladang minyak itu merupakan bagian dari hak adat, tetapi juga tersedianya sumber daya manusia, teknis, dan keuangan. 

LAMR juga, kata Datuk Seri Syahril, juga punya strategi yang tidak tidak ditawarkan pihak lain. "Soal ini, nanti diterangkan pada  tempat dan dengan personil terbatas. Intinya, tuan rumah tentu lebih tahu isi rumah dibandingkan pihak lain" katanya.

Ia menambahkan, keikutsertaan LAMR dalam mengelola Blok Rokan itu, tentu mengikuti prosedur sebagaimana mustinya. Segala ketentuan tentu diikuti dengan sebaik-baiknya. (*)


Editor : Dt Hendra Riko Purnomo



 
Berita Lainnya :
  • LAMR Dinilai Wajar Ikut Mengelola Blok Rokan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Edwin: Lahan Masyarakat dengan Indikasi Unsur Kesengajaan
    02 RAPP Kampanyekan "Dari Sampah Menjadi Berkah dan Emas"
    03 Zapnil Helmi : Gubri Berikan Bantuan 220 Ribu Benih Ikan
    04 Gubri : Semoga Porprov Nanti Bisa Berkontribusi Terhadap Masyarakat
    05 Silaturahmi Masyarakat Baserah Untuk Percepatan Pembangunan
    06 Desa Ujung Tombak Pembangunan, Jhon Pitte Alsi : Jangan Minder Dengan Media
    07 LPMP Tunjuk SMPN 34 Pekanbaru Sebagai Sekolah Model SPMI
    08 Jokowi: Saya Akan Terus Bagikan ke Rakyat Kecil
    09 Kunni: bukan Mengerdilkan Diri, Apalagi Bersaing dengan Lelaki
    10 Menteri Siti: Negara Tidak akan Lemah Pada Penjahat Lingkungan
    11 Syamsidir Atan Mandau Terpilih Lewat Jalan Musyawarah Mufakat
    12 Dewan Pers Berikan UKW Gratis untuk 480 Wartawan
    13 Atal S Depari: Kami Menolak Adanya Pasal 18 Ayat (4)
    14 29 Februari, PWI akan Gelar Porwada Catur
    15 PWI Meranti Gelar Pelatihan Jurnalistik Industri Hulu Migas
    16 Karantina Wilayah Kerja Selatpanjang Musnahkan 681 Kg Buah Asal Malaysia
    17 Presiden Jokowi: Kalau Mereka Ngurus Izin, Tolong Dipermudah
    18 Amril: Tolong Jaga Marwah Organisasi
    19 M Nuh: Proses Verifikasi Faktual SMSI Sedang Proses Tahap Akhir
    20 Dispar Riau Sosialisasikan Pergub Pembentukan BRCN
    21 Sabtu, DPD Kosgoro 1957 Pekanbaru akan Dilantik
    22 Ratna: Setiap Desa Agar Memiliki Dasa Wisma
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami
    © HarianTimes.Com - #Kanal Informasi Public