Sumiartini: Bank Milik Daerah Rohul Itu Harus Diselamatkan

Rohul, HarianTimes.Com - Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mendesak Pemerintah Kabupaten Rohul untuk tidak terlalu lama memproses pemilihan calon Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rohul.

Ini terkait penetapan tersangka terhadap Direktur PD BPR Rohul JA (46) dalam dugaan perkara kepemilikan Narkoba jenis Sabu lebih kurang 14 gram dan daun ganja kering 37 gram.

Ketua Komisi II DPRD Rohul Hj Sumiartini menjelaskan, sejauh ini Komisi II DPRD Rohul belum mendapatkan surat terkait pemberhentian sementara JA selaku Dirut PT BPR Rohul maupun penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT BPR Rohul oleh Pemkab Rohul selaku pemegang saham pasca ditahannya JA sebagai Dirut PT BPR Rohul oleh penyidik Polres Rohul.
       
Sebab dari informasi yang diterima, Pemkab Rohul sedang melakukan koordinasi dan rapat dengan pihak OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Bank Indonesia, dalam hal proses penunjukan pelaksana tugas dari Dirut Bank PT BPR Rohul.
      
"Bank milik daerah Rohul itu harus diselamatkan. Kita tunggu pemeriksaan dari pihak OJK Provinsi Riau. Kita harapkan proses pemilihan calon Dirut PT PBR Rohul defenitif tidak terlalu lama. Karena BPR ini, bank daerah (BUMD, red) Rohul. Karena dana yang ada di bank itu, berasal dari APBD Rohul yang ditumpangkan disana kalau tak salah sekitar Rp10 miliar," jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia Rohul itu, kemarin.
      
Perusahaan Daerah BPR Rohul ini, katanyam adalah lembaga milik pemerintah yang harus berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (public, red). Disisi lain, bank tersebut bisa memperoleh laba yang yang sebesar-besarnya untuk pemasukan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).
       
"Tentunya kedepan Dirut BPR Rohul dapat memaksimalkan potensi sebagai pemasok PAD Rohul. Dimana perusahaan daerah harus menjadi tulang punggung pendapatan untuk menjalankan roda pembangunan. Maka dari itu, prinsip-prinsip profesionalisme, integritas, dan melayani harus dijalankan kedepan," ujarnya
       
Terkait hasil rekomendasi OJK, PT BPR Rohul tidak sehat dalam hal laba atau keuntungan tahun 2017, Sumiartini mengaku kurang tau persis. Namun Komisi II DPRD Rohul pada Agustus tahun lalu, pernah melakukan hearing dengan Dirut PT BPR Rohul JA, bahwasanya BPR Rohul mengalami vailid sekitar Rp500 ribu setiap bulannya selama 4 bulan.
       
Apakah ketekuran BPR adanya perekrutan karyawan yang rencana PT BPR Rohul akan membuka cabang disalah satu kecamatan, dirinya tidak mendapatkan informasi soal itu.        

"Tapi yang terjadi waktu itu, Dirut PT BPR mengaku tidak ada simpan pinjam di bank daerah. Tapi PT BPR ada mendeposit uang di Kabupaten Rohil, berapa jumlahnya, belum ada datanya. Kita minta laporan audit deposit uang itu disampaikan awal tahun 2018 ke DPRD Rohul, tapi sampai saat ini belum ada," ujarnya.
       
Namun karena kesibukan Komisi II DPRD Rohul saat itu, sampai saat ini belum ada menjadwal ulang hearing PT BPR Rohul terkait kondisi modal simpan pinjam di bank daerah Rohul itu


Seperti diketahui, JA ditangkap Satresnarkoba Polres Rohul pada Rabu (01/08/2018) sekitar pukul 11.40 WIB, di SLB Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu‎. dia ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Rohul atas indikasi terlibat peredaran Narkoba.

Penangkapan JA merupakan hasil pengembangan dari tersangka lainnya berinisial JS (35) yang terlebih dulu ditangkap di rumahnya Lingkungan Harapan, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu.

Polisi juga menduga, JA adalah salah satu bagian dari sindikat pengedar narkoba asal Pekanbaru, meski kemudian tersangka membantahnya dan mengaku hanya sebagai pemakai.

Setelah ditahanya JA, Direktur Utama (Dirut) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Kabupaten Rokan hulu (Rohul), Aktifitas Pelayanan di Bank Milik Pemkab Rohul tersebut, masih berjalan Normal.

Dimana, untuk sementara, operasional BPR dijalankan direktur operasional Muswita SP.

"Pasca Musibah yang dialami pak Dirut, seluruh aktifitas pelayanan nasabah, baik penyaluran kredit, atau aktifitas perbankan lainya, masih dilayani secara normal" Kata Muswita di Kantor Utama BPR Rohul Pasar Modern Pasirpengaraian.

Operasional BPR memiliki sistem yang menjamin Pelaksanaan Operasi perbankan tidak Vakum, meski dirut berhalangan atau tidak berada di tempat.

Diakuinya, walaupun dijalankan direksi, Operasional BPR tetap dibawah Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemkab Rohul selaku pemilik (owners).

Saat disinggung kebijakan direksi terkait jabatan JA sebagai Dirut BPR, Muswita menyatakan, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemilik dalam hal ini pemkab rohul.

"Secepatnya OJK akan melakukan pertemuan membahas hal ini di pekanbaru, mudah-mudahan ada keputusan," jelasnya.

Apakah BPR Rohul bakal memberikan Bantuan hukum kepada JA, Muswita menyatakan, BPR terlebih dahulu akan melihat aturan yang memperbolehkan itu.

"Kalau dalam aturan kami, memang kalau ada direksi yang bermasalah karena terkait Perusahaan, ada hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum, tapi kalau itu terkait persoalan pribadi, itu belum ada aturannya dan masih kami kaji," ungkapnya.(*/ron)