Jakarta, Hariantimes.com - Sebanyak 3.030 wartawan dari seluruh Indonesia akan mengikuti program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP).
Program FJPP ini dilanjutkan mulai Senin (10/05/2021) dan berlangsung selama 8 bulan yakni antara Mei hingga Desember 2021.
Sebagai fellow, para jurnalis peserta akan secara rutin membuat berita yang mengampanyekan pentingnya perubahan perilaku yang kondusif untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
"Program FJPP merupakan kerjasama antara Satgas Penanganan Covid-19 dan Dewan Pers. Dan sebelumnya juga telah berlangsung pada periode Oktober 2020 sampai Desember 2020," sebut Ketua Satgas Penanganan Pandemi Covid-19, Doni Monardo saat pembukaan FJPP periode 2 secara virtual, Senin (10/05/2021).
Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh mengatakan, Dewan Pers memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan FJPP. Sikap kritis pers terhadap cara pemerintah menangani pandemi covid-19 tetap relevan. Bahkan semakin relevan. Namun hal ini tidak menghalangi pers berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan nilai yang lebih tinggi, yakni visi kemanusiaan membantu menyelamatkan masyarakat dari pandemi covid-19 melalui sarana komunikasi dan informasi massa.
FJPP ini, sebut M Nuh, momentum bersejarah yang jarang terjadi. Pemerintah berkomitmen membantu para wartawan yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Pers sebaliknya membantu pemerintah mengarusutamakan perubahan perilaku dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Namun, kedua pihak menyadari FJPP tidak dimaksudkan untuk mengurangi sikap kritis pers terhadap pemerintah.
"Apresiasi yang tinggi dalam hal ini perlu kami berikan kepada pemerintah, khususnya Satgas Penanganan Covid-19," katanya.
Para wartawan peserta FJPP, beber M Nuh, secara berkelanjutan akan memberitakan pandemi Covid-19 dengan menekankan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan sebagai budaya baru dalam masyarakat. Yakni menggunakan masker secara benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga asupan gizi dan berolahraga secara cukup untuk mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19.
"Atas kontribusi tersebut, para peserta akan mendapatkan renumerasi setiap bulan yang dialokasikan dari APBN," katanya seraya mengatakan, Dewan Pers menjamin renumerasi ini tidak menghalangi pers untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. FJPP periode pertama Oktober-Desember 2020 menunjukkan para peserta masih tetap bersikap kritis terhadap unsur-unsur pemerintahan lain yang lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Wartawan tetap bisa kritis. Bahkan diharapkan tetap bersikap kritis dalam memberitakan isu-isu protokol kesehatan dan perubahan perilaku.
FJPP merupakan bagian dari insentif ekonomi yang diberikan negara kepada sektor media.
Pada masa awal pandemi Covid-19, unsur asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan mengajukan beberapa opsi insentif ekonomi kepada pemerintah. Dewan Pers memfasilitasi proses tersebut.
Untuk para individu wartawan, insentif tersebut diwujudkan dalam program FJPP. Insentif ekonomi untuk wartawan tidak diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai langsung, melainkan secara programatik dalam fellowship penulisan karya jurnalistik. Ini lebih mendidik dan profesional.
Program FJPP melibatkan 26 wartawan senior dari berbagai latar-belakang media untuk menjadi editor. Mereka bertugas memeriksa dan menilai kelayakan karya-karya para peserta dengan bertolak dari pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan kesesuaian dengan tema perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan.(rls/*)