Pekanbaru, Hariantimes.com - Hingga saat ini, nasib petani di tanah air belum juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan.
Hal ini karena pemerintah, baik pusat maupun daerah belum sepenuhnya berpihak kepada para petani. Buktinya, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan masih sering bersifat parsial. Bahkan hanya berorientasi proyek tanpa melihat kebutuhan riil petani.
“Pemerintah semestinya menempatkan petani pada posisi yang terhormat dan penting. Sebab selama ini, sektor pertanian terbukti telah berulang kali menyelamatkan negara ini dari kehancuran saat krisis. Termasuk saat pendemi Covid-19 seperti sekarang. Hanya sektor pertanian yang menunjukkan pertumbuhan yang positif,” ujar Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia, Satria Utama Batubara terkait peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada Kamis (24/09/2020).
Selama ini, beber Satria, kelompok petani hanya menjadi objek program yang dilakukan pemerintah. Ironisnya, program yang dilakukan juga tidak benar-benar didasari data yang valid di lapangan dan kebutuhan petani tersebut. Akibatnya banyak program di bidang pertanian yang tidak tepat sasaran atau terhenti di tengah jalan. Tapi bagi instansi terkait itu tidak jadi masalah.
"Yang penting programnya dijalankan, bisa dibuat pertanggungjawabannya, soal hasil urusan belakang. Ini yang sering terjadi selama ini,” katanya.
Meski di Indonesia sudah ada Undang-undang No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan Petani, sebut Satria, namun implementasi UU tersebut masih jauh dari harapan. Jangankan melaksanakan amanat UU Perlindungan Petani, upaya mensosialisasikannya saja masih minim.
"Saya sudah coba bertanya pada sejumlah kelompok tani di Riau. Umumnya mereka tidak tahu ada UU ini. Bahkan beberapa ASN yang bekerja di Dinas Pertanian pun tak tahu. Ini kan ironis,” tegas Satria.
Di moment peringatan Hari Tani tahun 2020 ini, sambung Satria, DPP APPI mendesak agar dilakukannya program lahan pertanian berkelanjutan, reformasi agraria dan transformasi pertanian ekologi. Kemudian, perbaikan sistem pasar yang lebih menguntungkan petani dan pengembangan sistem pangan dengan daya lokal yang lebih beragam.
Sementara itu, Ketua Seknas Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Kordinator Wilayah Provinsi Riau, Alexander Pranoto, berharap di Hari Tani Nasional 2020 ini, pemerintah mendukung program penguatan Lembaga Ekonomi Petani. Menurutnya, sudah saatnya petani juga menguasai persoalan keekonomian produk pertanian agar mereka tidak menjadi korban sekelompok orang yang memanfaatkan kelemahan posisi tawar para petani.
“Sering saya temui, para petani di Riau jadi lemah semangatnya untuk bertani karena meski hasil pertaniannya bagus, namun harga anjlok saat panen. Petani sering kalah dengan pihak tengkulak atau makelar yang sering semena-mena menetapkan harga,” ungkapnya.
Hal ini semestinya dapat diatasi jika kelembagaan perekonomian petani, seperti koperasi dapat mengambil peran lebih. Namun pada praktiknya, koperasi yang dibentuk petani kurang mampu melakukannya karena berbagai masalah di tubuh kepengurusan koperasi tersebut.
“Hal inilah yang coba kami carikan solusinya melalui kelembagaan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Seknas BUMP berupaya menguatkan kelembagaan perekonomian petani dengan membentuk Lembaga Ekonomi Petani yang lebih profesional, memiliki link yang baik dengan pasar, serta lebih mudah bekerjasama dengan pihak perbankan,” terang Alex.
Untuk Riau sendiri, Seknas BUMP Korwil Riau telah membantu memfasilitasi pendirian BUMP, yakni di Kabupaten Kuantas Singingi.
“Ada dua BUMP yang sudah berdiri, yakni PT Apkarkusi Mutiara Nagori dan PT Trans Agro Lestari. Ini adalah dua korporasi yang sahamnya milik petani dan dikelola dengan prinsip korporasi profesional. Mudah-mudahan dengan semangat kemandirian dari para petani di daerah ini kita bisa melihat bagaimana kesejahteraan petani dapat ditingkatkan,” harapnya.(*)